 |
| Kantor Wali Nagari Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan bagi masyarakat setempat. |
Tapakih, MP----- Pemerintah Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Dana desa yang diterima tahun ini hanya sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2025, sehingga pemerintah nagari harus menyusun skala prioritas secara ketat, terukur, dan berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
 |
| Pj Wali Nagari Tapakih, Ad Kusnandar, dalam suasana santai bersama Darmen Rajo Alam jurnalis mp di ruang kerjanya. |
Penjabat (Pj) Wali Nagari Tapakih, Ad Kusnandar, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut membuat pemerintah nagari harus benar - benar selektif dalam menentukan program.
“Anggaran tahun 2026 ini hanya sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya. Jadi kami prioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Insentif kader Posyandu tetap dianggarkan meskipun besarannya dikurangi. Anggotanya tidak mungkin kita kurangi karena mereka sangat dibutuhkan,” ujar Ad Kusnandar saat berbincang dengan Darmen Rajo Alam jurnalis mp di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026).
Penyesuaian anggaran juga berdampak pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika pada 2025 BLT dianggarkan selama 12 bulan penuh, maka tahun ini hanya dialokasikan selama tiga bulan, sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Tahun lalu BLT 12 bulan. Sekarang berdasarkan aturan diperbolehkan tiga bulan, maka kami sesuaikan tiga bulan. Semua mengikuti regulasi dan kemampuan keuangan nagari,” jelasnya.
Efisiensi juga menyentuh insentif bagi Imam, Khatib, Labai, Pegawai Syara’, serta guru PAUD dan tenaga pendidik non-ASN yang bukan P3K maupun P3K paruh waktu. Pemerintah nagari tetap mengalokasikan anggaran bagi mereka, namun dengan nominal yang disesuaikan kondisi keuangan.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Nagari Tapakih tetap mengalokasikan kegiatan pada sektor ketahanan pangan. Salah satunya pembangunan jalan usaha tani berupa jembatan plat di Korong Batang Kambaru. Infrastruktur ini dinilai penting untuk mendukung akses petani dalam mengangkut hasil pertanian serta memperlancar mobilitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pada bidang pemberdayaan masyarakat, nagari juga menganggarkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta mencegah berbagai potensi kekerasan dan pelanggaran hak anak di lingkungan nagari.
“Walaupun anggaran terbatas, sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan tetap menjadi perhatian. Jalan usaha tani dan jembatan plat di Batang Kambaru itu penting untuk petani kita. Begitu juga perlindungan anak, ini investasi sosial jangka panjang,” tegas Ad Kusnandar.
Sementara itu, untuk pembangunan fisik lainnya, pemerintah nagari memprioritaskan pembangunan jembatan di Jorong Rimbo Karambia yang menjadi akses vital masyarakat menuju Korong Batang Kambaru dan berbatasan dengan Nagari Katapiang.
“Jembatan di Rimbo Karambia sangat dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas transportasi dan distribusi hasil pertanian. Dengan efisiensi yang juga menjadi isu nasional, kemungkinan itu yang bisa kami kerjakan di 2026,” ungkapnya.
Untuk kebutuhan mobiler perkantoran masih dimungkinkan melalui Alokasi Dana Nagari (ADN), namun sejumlah pos belanja lain, termasuk penganggaran SILPA selama satu tahun, tidak dapat dilakukan secara penuh karena keterbatasan dana.
Ad Kusnandar menegaskan, di tengah tekanan fiskal, Pemerintah Nagari Tapakih tetap berkomitmen menjaga transparansi serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami ingin masyarakat memahami kondisi ini. Semua keputusan diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan bersama. Prinsipnya, pelayanan dasar tetap berjalan, ketahanan pangan terjaga, dan kebutuhan mendesak tetap kami perjuangkan,” pungkasnya.
(Red)
