 |
| Kepala BNPB Suharyanto berdiskusi dengan Forkopimda Pasuruan terkait penanganan banjir. |
Surabaya, MP----- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, turun langsung ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan, Jumat (27/3), memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
 |
| Suharyanto meninjau dapur umum yang memproduksi ribuan paket makanan bagi penyintas. |
Didampingi jajaran pejabat BNPB, Suharyanto langsung meninjau kondisi lapangan setibanya di Surabaya. Fokus utama kunjungan adalah percepatan penanganan banjir yang melanda Pasuruan sejak Selasa (24/3).
 |
| Suasana rapat koordinasi penanganan bencana di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. |
Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Pasuruan dan Forkopimda, terungkap bahwa selain curah hujan tinggi, pendangkalan sungai menjadi faktor utama memperparah banjir. BNPB menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai solusi jangka menengah guna menekan risiko banjir berulang setiap musim hujan.
“Kita tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga mitigasi agar dampak bencana tidak terus meningkat,” tegas Suharyanto.
Peninjauan dilanjutkan ke shelter pengungsian yang difungsikan sebagai dapur umum. Di lokasi tersebut, petugas mampu memproduksi sekitar 1.500 paket makanan siap saji untuk para penyintas. Kepala BNPB juga memastikan ketersediaan logistik tetap aman dan mencukupi kebutuhan warga terdampak.
Suharyanto kemudian bergerak ke Dusun Balongrejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, salah satu wilayah yang masih terisolasi akibat genangan air. Ketinggian banjir di lokasi ini berkisar antara 10 hingga 40 sentimeter, merendam rumah warga dan lahan pertanian.
Dalam dialog langsung dengan penyintas, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga tanpa terkecuali. “Semua warga yang terdampak berhak mendapatkan penanganan maksimal,” ujarnya, sembari menyerahkan bantuan permakanan, termasuk untuk anak-anak.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Rapat dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta lembaga terkait.
Khofifah mengingatkan, meski sejumlah wilayah masih dilanda banjir, pemerintah daerah harus mulai mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Sementara itu, BNPB menyiapkan langkah komprehensif menghadapi potensi bencana ke depan, mulai dari apel kesiapsiagaan personel dan peralatan, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga penyiapan helikopter water bombing. Armada udara tersebut akan disiagakan dari pangkalan di Madiun dan Juanda jika eskalasi cuaca meningkat.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang kian kompleks.
(Jt/red)
