 |
| Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi membahas penguatan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. |
Malinau, MP----- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara sebagai upaya meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta memperkuat ketahanan nasional.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang dipimpin Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Selasa (6/10/2026).
Rakor itu membahas kondisi sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang mengalami kerusakan dan berdampak terhadap kelancaran transportasi serta distribusi kebutuhan masyarakat.
Penanganan kerusakan jalan di wilayah tersebut sebelumnya telah dibahas dalam sejumlah pertemuan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan dinilai belum memberikan hasil optimal sehingga diperlukan koordinasi dan langkah penanganan yang lebih terarah.
Perhatian terhadap kondisi perbatasan kembali menguat setelah Menteri Pertahanan meninjau kawasan tersebut. Kunjungan itu kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kepala BNPP untuk memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan, sejalan dengan program penguatan wilayah terluar yang menjadi bagian dari agenda BNPP.
Tito Karnavian menekankan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak semata-mata menyangkut pembangunan fisik. Ketersediaan jalan yang memadai juga berperan penting dalam membuka akses masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat hubungan antara masyarakat perbatasan dan pemerintah.
Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki posisi strategis karena menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, pembangunan yang merata dan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat rasa kebangsaan sekaligus mengantisipasi potensi ancaman dari luar.
Kerusakan jalan di Krayan menjadi gambaran tantangan pembangunan yang masih dihadapi sejumlah wilayah perbatasan, terutama daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Kondisi jalan yang belum memadai dapat meningkatkan hambatan distribusi barang dan kebutuhan pokok, sekaligus memengaruhi mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Melalui koordinasi lintas pemerintah dan penguatan program pembangunan perbatasan, penanganan infrastruktur diharapkan dapat memperoleh perhatian lebih lanjut. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat diwujudkan dalam langkah konkret sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat berlangsung lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain memperbaiki konektivitas, peningkatan akses jalan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.
(MP)
