Pekanbaru, MP----- Forum Dinamika Indonesia (FDI) mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan pembenahan mendasar dalam pola perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan Indonesia ke depan dinilai perlu bertumpu pada aspirasi masyarakat, kekuatan ekonomi lokal, pemerataan investasi, serta kemandirian pembiayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, melalui keterangan tertulis kepada media di Pekanbaru, Jumat (13/11/2026).
Menurut Nof Hendra, perencanaan pembangunan tidak semestinya hanya didominasi pemerintah melalui pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Masyarakat, akademisi, insan pers, pengusaha nasional maupun lokal, serta lembaga legislatif perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.
"Pembangunan yang tidak melibatkan rakyatnya sendiri akan kehilangan arah. Masyarakat, kampus, pers, dan dunia usaha tahu persis apa yang dibutuhkan daerahnya," ujar Nof Hendra.
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai elemen tersebut penting agar program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki kesinambungan kebijakan.
Tujuh Agenda Perubahan Pembangunan
Dalam usulannya, FDI merumuskan tujuh agenda strategis yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan.
Pertama, memperkuat perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, pers, pengusaha, DPR RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. FDI juga mendorong agar mekanisme pelibatan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui undang-undang maupun peraturan daerah.
Kedua, mengembangkan pembiayaan pembangunan berbasis gotong royong melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha. Skema ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN dan APBD serta ketergantungan terhadap utang luar negeri.
"Jangan wariskan utang untuk generasi berikutnya jika kita bisa membiayai pembangunan dengan kekuatan ekonomi kita sendiri," tegasnya.
Ketiga, mempercepat hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ekspor dan devisa negara. FDI menilai bahan mentah yang berasal dari kekayaan alam Indonesia harus memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan di dalam negeri.
Pelaksanaannya dapat dimulai dari industri pengolahan sederhana di daerah, berkembang menjadi industri skala menengah, hingga terbentuknya industri hilir yang mampu bersaing di pasar internasional.
Keempat, pemerataan pembangunan industri dan penciptaan lapangan kerja di luar Pulau Jawa. Menurut FDI, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru.
"Setiap daerah punya potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membuka kesempatan di sana," katanya.
Kelima, mendorong reformasi perizinan usaha agar lebih cepat, murah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kemudahan tersebut dinilai penting untuk menarik investasi ke daerah sehingga kegiatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Keenam, memperkuat infrastruktur konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan laut, serta dermaga sungai. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi akan mempermudah distribusi hasil produksi daerah, memperluas akses pasar, dan membantu menekan biaya logistik.
Ketujuh, memperluas akses permodalan dan pendampingan usaha bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, industri kreatif, sektor kuliner, dan pariwisata. FDI memandang sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta membuka kesempatan kerja di tingkat lokal.
Dukungan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada bantuan modal, tetapi juga mencakup penguatan akses pasar, pembiayaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pengembangan merek dan produk unggulan daerah.
Pilot Project sebagai Model Pembangunan Daerah
Selain tujuh agenda tersebut, FDI menawarkan pendekatan pelaksanaan program melalui konsep satu program, satu pilot project di satu daerah.
Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan pembangunan diharapkan memiliki proyek percontohan yang dapat diukur hasil dan manfaatnya. Program yang berhasil kemudian dapat direplikasi oleh daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing wilayah.
"Tidak mesti harus sama semuanya. Yang penting ada contoh nyata yang berhasil, lalu daerah lain bisa meniru dan menyesuaikannya," ungkap Nof Hendra.
FDI berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terbuka, terukur, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi FDI, pemerataan pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan juga menciptakan kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah masa depan bangsa.
(Nh - MP)
