Padang, MP----- Dugaan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Sumbar Teacher Summit 2026 mulai mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat kini tengah mendalami laporan terkait kegiatan yang melibatkan kalangan tenaga pendidik tersebut.
Perkembangan penanganan perkara itu tertuang dalam surat resmi Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor SP2D/54/X/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 Oktober 2026, yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, S.I.K., M.H.
Surat tersebut merupakan jawaban atas pengaduan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia (DPN GENTA INDONESIA). Dalam keterangannya, Ditreskrimsus menyebutkan bahwa dugaan persoalan serupa sebelumnya juga telah diadukan oleh perwakilan guru SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.
Mengingat kedua pengaduan memiliki objek dan substansi yang sama, penyidik memutuskan menggabungkan penanganannya. Saat ini, proses masih berada pada tahap permintaan keterangan serta pengumpulan dokumen dari sejumlah pihak terkait.
Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menyambut positif perkembangan tersebut. Ia menilai langkah Polda Sumbar merupakan bagian penting dalam memastikan apakah penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat indikasi penyimpangan.
Menurut Marlis, penelusuran tidak boleh hanya berhenti pada persoalan pungutan kepada peserta. Penyidik juga perlu mengurai legalitas penyelenggaraan kegiatan, mekanisme pembiayaan, dasar penetapan pungutan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, hingga aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
"Kami mendukung kegiatan peningkatan kompetensi guru. Namun, jangan sampai kegiatan pendidikan justru dijadikan sarana mencari keuntungan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan. Jika ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," tegas Marlis.
Ia juga meminta aparat mendalami kemungkinan adanya unsur pemaksaan terhadap peserta, konflik kepentingan, serta praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
GENTA INDONESIA berpandangan bahwa sektor pendidikan harus terbebas dari praktik yang berpotensi membebani tenaga pendidik. Kegiatan peningkatan kapasitas guru semestinya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, bukan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan pribadi atau kelompok.
Meski demikian, GENTA INDONESIA mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Hingga perkembangan penanganan yang disampaikan dalam surat tersebut, belum terdapat keterangan mengenai penetapan tersangka maupun besaran kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Karena itu, organisasi tersebut berharap Ditreskrimsus Polda Sumbar dapat mengusut persoalan ini secara profesional, objektif, transparan, dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan guru.
"Apabila tidak ditemukan pelanggaran hukum, sampaikan secara terbuka. Namun, jika terbukti ada pungli atau penyalahgunaan kewenangan, jangan ragu menindak siapa pun yang bertanggung jawab," pungkas Marlis.
Penanganan dugaan kasus Sumbar Teacher Summit 2026 ini menjadi perhatian publik sekaligus ujian bagi komitmen bersama dalam menjaga tata kelola kegiatan pendidikan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
GENTA INDONESIA menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen mendorong transparansi anggaran, pengawasan publik, serta penegakan hukum di Sumatera Barat.
(TimASANTARA/MP)