 |
| Suasana ruang FGD sebelum peserta dan narasumber memasuki acara. |
Padang, MP----- Acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari berbagai usulan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Padang. Wali Kota Padang, Fadly Amran, memberikan dukungan penuh terhadap inisiasi tersebut sebagai langkah memperkuat tata kelola bantuan sosial di daerah.
.jpg) |
| Afrinaldi, Ketua DPC PROJO Kota Padang, mengikuti jalannya FGD di ruang acara. |
Salah satu usulan penting datang dari PROJO Kota Padang yang mendorong pelibatan ormas dalam pengawasan bantuan sosial. Usulan ini muncul karena banyaknya laporan masyarakat terkait penyaluran bansos mulai dari sembako, BLT, hingga bantuan bersyarat yang dinilai tidak tepat sasaran. Kendala seperti data penerima yang tidak mutakhir, minimnya informasi lapangan, serta lemahnya pengawasan independen menjadi sorotan utama.
Dalam gagasan yang disampaikan, PROJO menilai ormas memiliki jaringan akar rumput yang kuat, relawan yang tersebar di tiap kelurahan, serta kedekatan dengan warga sehingga mampu memberikan laporan dan temuan lapangan secara lebih cepat dan akurat.
Beberapa bentuk pelibatan ormas yang diusulkan antara lain pembentukan Satgas Monitoring Bansos, peningkatan kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan, penyusunan laporan independen secara berkala kepada pemerintah, pembentukan kanal pengaduan masyarakat berbasis ormas, serta komitmen menjaga netralitas dan etika dalam proses pengawasan.
Dengan hadirnya gagasan ini, Pemerintah Kota Padang diharapkan memiliki sistem pengawasan bansos yang lebih kuat, transparan, dan responsif. Pelibatan ormas tidak hanya menambah “mata dan telinga” pemerintah hingga tingkat RT, namun juga mempercepat pembaruan data warga miskin, meminimalisir bansos tidak tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program sosial. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
(Red-mp)
