 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kawasan terdampak sambil menekan jajaran terkait untuk membuka data secara transparan dan mempercepat proses evakuasi di lapangan. |
Padang, MP----- Setelah lebih dari sepekan Sumatera Barat digempur bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi mulai menghadapi sorotan tajam terkait lambannya proses evakuasi serta ketidakjelasan data korban. Di tengah kritik tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah akhirnya meminta percepatan dan transparansi penanganan, memanfaatkan jeda cuaca yang mulai bersahabat.
Langit yang mulai biru sejak Sabtu (29/11/2025) disebut menjadi momentum penting untuk menggenjot operasi SAR yang sebelumnya terhambat curah hujan ekstrem. Namun, fakta bahwa 85 warga masih dinyatakan hilang berdasarkan laporan Posko Terpadu Penanganan Bencana justru menambah tekanan publik terhadap pemerintah daerah.
“Cuaca sudah memberi kita peluang. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengoptimalkan pencarian dan evakuasi. Semua perangkat daerah harus bergerak cepat dan terukur,” kata Mahyeldi dalam peninjauan lapangan di Padang.
Selain persoalan evakuasi, sejumlah relawan di lapangan mengeluhkan minimnya koordinasi dan distribusi informasi antarlembaga. Beberapa titik bencana dilaporkan terlambat tersentuh bantuan karena perbedaan data dampak yang beredar di tingkat kabupaten dan provinsi.
Di sisi meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa penyebab utama cuaca ekstrem, Siklon Tropis Senyar, kini melemah setelah memasuki wilayah Malaysia.
“Per Jumat, 28 November pukul 06.00 WIB, Ex-Siklon Senyar mengalami pelemahan intensitas dan posisinya kini berada di Selangor, bergerak ke arah timur laut,” terang Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani.
Dengan melemahnya gangguan atmosfer tersebut, pertanyaan besar muncul, mengapa operasi pencarian tidak mampu bergerak lebih agresif sejak awal, dan bagaimana koordinasi lintas instansi bisa begitu tersendat?
Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD untuk menutup celah - celah yang selama ini menghambat penanganan.
“Kita harus memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi, dan proses pencarian berjalan tanpa hambatan birokrasi,” ujar Mahyeldi.
Di lapangan, relawan berharap instruksi tersebut menjadi langkah awal pembenahan sistem penanganan bencana yang selama ini dinilai terlalu reaktif dan tidak berbasis data kuat. Sebab, cuaca yang membaik hanyalah sementara, pertanggungjawaban publik akan bertahan jauh lebih lama.
(hms.sb/red-mp)
