 |
| Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen negara agar pengungsi tidak berlama-lama tinggal di tenda darurat. |
Tapanuli Selatan, MP----- Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memastikan korban bencana di Sumatera tidak berlarut-larut hidup dalam kondisi darurat. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meresmikan 200 unit hunian sementara (huntara) di Desa Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Peresmian huntara tersebut merupakan bagian dari agenda nasional percepatan penanganan pascabencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Danantara, sebagai solusi transisi sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) rampung.
Dalam kegiatan yang sama, Satgas juga meresmikan 50 unit huntara tambahan di Tapanuli Selatan secara virtual, sekaligus melakukan peresmian serentak huntara di tujuh kabupaten terdampak bencana lainnya di Sumatera.
Rinciannya, Tapanuli Tengah 112 unit, Tapanuli Utara 40 unit, Aceh Tamiang 58 unit, Aceh Timur 308 unit, Aceh Utara 84 unit, Pidie Jaya 410 unit, dan Tanah Datar, Sumatera Barat 38 unit.
Total keseluruhan huntara yang diresmikan mencapai 1.300 unit.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pernyataannya menegaskan bahwa pembangunan huntara bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warga yang terdampak bencana.
“Pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. Huntara adalah solusi sementara yang layak, aman, dan manusiawi, sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak cepat dan selaras,” tegas Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan huntara benar-benar dapat difungsikan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, dukungan infrastruktur dasar, hingga pendataan warga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menambahkan, pembangunan huntara dipercepat di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, sebagai langkah strategis untuk memutus ketergantungan pengungsi terhadap tenda darurat yang rentan terhadap cuaca, masalah kesehatan, dan gangguan sosial.
“Ini adalah masa transisi. Negara hadir memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, sembari proses pembangunan huntap terus berjalan dengan perencanaan matang dan standar ketahanan bencana,” ujarnya.
Usai peresmian, Ketua Satgas meninjau langsung kawasan huntara Simarpinggan. Ia memeriksa kelayakan bangunan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta sarana pendukung lainnya. Dalam dialog dengan pengungsi—yang mayoritas berasal dari Desa Tandihat, Angkola Selatan—sejumlah warga menyampaikan bahwa fasilitas huntara sudah cukup memadai untuk kebutuhan hidup sementara.
“Yang terpenting kami tidak lagi tinggal di tenda. Anak-anak lebih aman, dan kami bisa mulai menata kembali kehidupan,” ujar salah seorang pengungsi.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik dan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada korban bencana di Tapanuli Selatan yang rumahnya rusak namun tidak menempati huntara. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang memilih menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga, sebagai bentuk keadilan dan pemerataan bantuan.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan rehabilitasi pascabencana tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang dibangun, tetapi dari seberapa cepat dan tepat pemerintah mengembalikan rasa aman serta martabat warga terdampak.
“Penanganan pascabencana harus berorientasi pada manusia. Koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat bisa segera bangkit,” pungkasnya.
(*)