 |
| Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala BOPPJ Dr. Didit Herdiawan Ashaf saat penandatanganan Nota |
Jakarta, MP----- Upaya memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) terus didorong melalui kolaborasi lintas lembaga. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Pengelolaan Pantai Utara Jawa.
Penandatanganan berlangsung di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi landasan kerja sama antara TNI dan BOPPJ dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang merupakan bagian dari program strategis nasional.
Pembangunan tanggul laut memiliki dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir. Kawasan Pantura merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan permukiman yang padat, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan pesisir.
Dalam konteks tersebut, penguatan tanggul laut diarahkan untuk membantu menghadapi berbagai risiko kawasan pesisir, termasuk banjir rob, sekaligus menjaga konektivitas serta mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, perkembangan pembangunan strategis nasional membutuhkan penguatan ketahanan wilayah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut kita semakin memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Agus Subiyanto.
Nota Kesepahaman tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama. Di antaranya dukungan pengamanan terhadap Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemanfaatan dan pengawasan personel, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pihak.
Kerja sama juga diarahkan pada penguatan pembinaan teritorial di wilayah pembangunan. Aspek teknologi turut menjadi bagian dari sinergi, termasuk pertukaran data dan informasi untuk memperkuat koordinasi serta mendukung respons terhadap berbagai dinamika yang muncul di lapangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pola koordinasi yang lebih efektif antara unsur pertahanan dan pengelola program pembangunan. Dengan koordinasi yang terintegrasi, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan, ketahanan wilayah, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan.
Bagi kawasan Pantura, keberadaan infrastruktur perlindungan pesisir memiliki arti strategis. Selain menyangkut perlindungan masyarakat dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan kondisi pesisir, pembangunan tersebut berkaitan dengan keberlangsungan jalur konektivitas dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang berada di sepanjang pantai utara Jawa.
Melalui Nota Kesepahaman ini, TNI dan BOPPJ menegaskan komitmen untuk membangun kerja sama secara berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan Tanggul Laut Pantura sekaligus memberikan dukungan terhadap perlindungan masyarakat, ketahanan wilayah, konektivitas, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Kerja sama tersebut pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada aspek koordinasi kelembagaan, tetapi mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan secara terpadu, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan kawasan pesisir serta kepentingan nasional.
(Puspen/MP-red)
