Padang, MP----- Keluhan warga Kota Padang terkait kendaraan yang mengalami mogok hingga kerusakan mesin setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendapat perhatian DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyatakan pihaknya berencana memanggil manajemen Pertamina untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kerugian yang dialami konsumen.
Rencana pemanggilan itu akan dilakukan setelah jajaran DPRD Kota Padang menyelesaikan agenda bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta.
“Iya, ada rencana (memanggil Pertamina). Setelah bimtek nanti sesuai dengan arahan pimpinan,” kata Rachmad saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/10/2026).
Menurutnya, laporan masyarakat mengenai kendaraan yang bermasalah setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU perlu ditelusuri secara serius. DPRD ingin memperoleh penjelasan yang dapat menjawab perbedaan antara hasil pemeriksaan awal dengan kondisi yang dialami konsumen di lapangan.
Rachmad menyebut dugaan pencemaran air pada tangki SPBU menjadi salah satu kemungkinan yang telah diperiksa. Berdasarkan pengecekan menggunakan pasta air di sejumlah SPBU, kata dia, tidak ditemukan indikasi adanya kandungan air.
“Kalau pandangan saya terhadap itu, bisa jadi terkait kualitas BBM-nya. Kalau masuk air kan tidak mungkin lagi, karena sudah dicek pakai pasta air di seluruh SPBU dan hasilnya tidak ada air,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD menilai persoalan tersebut belum dapat dianggap selesai hanya berdasarkan pemeriksaan awal. Keluhan kendaraan warga yang muncul setelah pengisian BBM masih membutuhkan pemeriksaan lebih komprehensif untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Komisi II DPRD Kota Padang berkomitmen mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai sumber masalah dan langkah penyelesaiannya. DPRD juga akan meminta keterangan dari pihak terkait sebelum mengambil langkah lanjutan.
Di tengah keresahan konsumen, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari Pertamina maupun DPRD Kota Padang. Kepastian mengenai penyebab kerusakan kendaraan sekaligus mekanisme penyelesaian bagi warga yang merasa dirugikan menjadi hal yang paling dinantikan.
