 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menandatangani kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO bersama gubernur se-Sumatera untuk memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi regional. |
Padang, MP----- Sepuluh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menyepakati penguatan konektivitas antarwilayah dan integrasi kebijakan pembangunan regional sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata, tangguh, dan berkelanjutan.
Kesepakatan bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama” tersebut ditandatangani para gubernur se-Sumatera dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kolaborasi lintas provinsi menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata akan memberikan nilai tambah lebih besar apabila didukung konektivitas yang terintegrasi.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Ia menilai, persoalan distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri hingga perdagangan dan pariwisata membutuhkan pendekatan terpadu. Karena itu, perencanaan pembangunan tidak cukup dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah, tetapi harus diselaraskan dalam kerangka pembangunan regional Sumatera.
Mahyeldi juga mendorong agar hasil perencanaan bersama sepuluh provinsi tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas sehingga kebutuhan strategis dan potensi ekonomi Sumatera dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan Kereta Trans Sumatera, penguatan transportasi darat dan laut, serta optimalisasi pelabuhan dan layanan Tol Laut. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, memperluas akses pasar, sekaligus mendukung pengendalian inflasi.
Selain konektivitas ekonomi, Mahyeldi mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Ketersediaan jalur alternatif dan kesinambungan distribusi kebutuhan pokok harus menjadi bagian dari perencanaan agar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tidak mudah terganggu ketika terjadi bencana.
Dalam kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur juga mendorong penguatan forum komunikasi lintas provinsi serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan data sosial ekonomi harus menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak semata-mata dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus dirasakan melalui terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan kesepakatan tersebut berjalan, pelaksanaan rekomendasi akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan di tingkat provinsi dan minimal sekali setahun pada tingkat regional Sumatera.
Konreg PDRB-ISE selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado; serta Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono.
Hadir pula Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bernike Christiawan, serta perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera.
Kesepakatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai komitmen seremonial, melainkan menjadi langkah konkret membangun keterhubungan ekonomi antardaerah. Dengan sinergi kebijakan dan dukungan infrastruktur yang memadai, Sumatera diharapkan mampu tumbuh sebagai kawasan ekonomi yang semakin kompetitif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Sb - MP)
