 |
| AHY bersama Gubernur Banten Andra Soni dan sejumlah pejabat meninjau progres normalisasi Kali Prancis. |
Jakarta, MP----- Ancaman banjir yang berulang kali mengganggu aktivitas masyarakat dan operasional penerbangan di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi perhatian serius pemerintah. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), upaya pembenahan infrastruktur pengendalian banjir terus dipercepat, salah satunya melalui pengerukan dan normalisasi Kali Prancis.
 |
| Menko AHY bersama kepala daerah dan jajaran instansi terkait mengawal percepatan penanganan banjir di kawasan Tangerang. |
Komitmen tersebut terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turun langsung meninjau pekerjaan pengerukan dan normalisasi Kali Prancis, Jumat (6/11/2026).
Di lokasi, AHY memastikan pekerjaan normalisasi sungai terus berjalan sebagai bagian dari langkah konkret mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi persoalan berulang di kawasan penyangga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Penanganan ini dinilai strategis karena bandara terbesar di Indonesia tersebut bukan sekadar simpul transportasi udara, melainkan juga gerbang utama mobilitas masyarakat, kegiatan bisnis, perdagangan, dan konektivitas nasional maupun internasional.
“Kita ingin pintu masuk ke Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetap menjadi pintu masuk yang aman dan nyaman bagi semua,” ujar AHY seusai peninjauan.
Menurut AHY, kawasan tersebut memiliki kerawanan banjir yang perlu diantisipasi secara serius, terutama pada Januari dan Februari. Dampak banjir sebelumnya bahkan telah dirasakan langsung oleh sektor penerbangan.
Pada kejadian banjir Januari lalu, lebih dari 150 penerbangan terdampak, sementara penundaan penerbangan mencapai 20 persen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak hanya menyangkut genangan air di lingkungan permukiman dan jalan raya, tetapi juga dapat mengganggu sistem transportasi udara serta aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Normalisasi Sungai dan Kesiapan Infrastruktur
Dari hasil peninjauan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sedimentasi dan pendangkalan Kali Prancis beserta sejumlah anak sungainya. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas tampung air berkurang sehingga aliran sungai tidak optimal ketika debit air meningkat.
Untuk mengatasi persoalan itu, pengerukan dilakukan menggunakan sejumlah ponton ekskavator. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kapasitas tampung sungai sekaligus memperlancar aliran air menuju saluran pembuangan.
Namun, pemerintah menyadari bahwa normalisasi sungai saja belum cukup. Diperlukan dukungan sistem pengendalian air yang terintegrasi, mulai dari kesiapan pompa, saluran drainase, hingga penguatan titik-titik yang selama ini menjadi lokasi rawan genangan.
Sejumlah pompa, baik jenis stationary submersible maupun pompa bergerak (mobile pump), disiapkan untuk mempercepat penyedotan air ketika terjadi peningkatan debit. Jasa Marga juga telah menyiapkan dan menggelar sebagian peralatan pompa, sedangkan Angkasa Pura akan melakukan normalisasi, termasuk pada aliran Sungai Dadap.
Kementerian Pekerjaan Umum turut menyiapkan karung pasir (sandbag), pompa, dan berbagai peralatan pendukung lainnya. Seluruh perangkat tersebut dipersiapkan agar genangan yang muncul dapat segera ditangani sebelum meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun perjalanan penerbangan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada peningkatan kapasitas saluran masuk (inlet), saluran keluar (outlet), serta sejumlah titik persilangan saluran (crossing), terutama di sekitar KM 31 dan KM 33 yang selama ini kerap mengalami genangan.
Kolam Retensi Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain penanganan darurat dan pekerjaan normalisasi, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui rencana pembangunan kolam retensi di atas lahan seluas 3,4 hektare.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung sementara kelebihan debit air ketika hujan dengan intensitas tinggi, sehingga tekanan terhadap saluran drainase dan aliran sungai dapat dikurangi.
AHY menjelaskan, pembahasan mengenai status dan kesiapan lahan masih terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten.
Persoalan banjir di kawasan ini memang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Wilayah penanganannya melibatkan sejumlah daerah yang saling terhubung, mulai dari DKI Jakarta, Jakarta Barat, Provinsi Banten, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang.
Karena itu, diperlukan kesamaan langkah, pembagian tanggung jawab, serta koordinasi lintas pemerintahan agar program pengendalian banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
AHY juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan tata ruang dan keseimbangan lingkungan. Menurutnya, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan fondasi penting agar pembangunan tidak justru meningkatkan risiko bencana di kemudian hari.
“Saya selalu mengatakan tata ruang itu harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, jangan sampai kita terus membangun, tetapi mengabaikan tata ruang, termasuk keseimbangan lingkungan. Hal ini akan merusak dan pada akhirnya membawa bencana bagi kita semua,” tegasnya.
Kolaborasi Menjadi Kunci Penanganan Banjir
Peninjauan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola bandara, pengelola jalan tol, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur.
AHY mengapresiasi seluruh pihak yang terus mengawal pekerjaan penanganan banjir. Ia menekankan agar progres normalisasi dan kesiapan infrastruktur pendukung terus dipantau, sehingga upaya yang dilakukan benar-benar memberikan hasil nyata.
Tantangan ke depan bukan hanya memastikan pekerjaan pengerukan selesai, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi sungai, memastikan pompa beroperasi optimal, serta menjamin saluran air mampu menampung dan mengalirkan debit hujan secara efektif.
Bagi masyarakat, keberhasilan program ini akan diukur dari berkurangnya genangan, lancarnya akses transportasi, dan meningkatnya rasa aman ketika musim hujan tiba. Sementara bagi dunia penerbangan, pengendalian banjir menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan operasional bandara.
Dalam peninjauan tersebut turut hadir Gubernur Banten Andra Soni, Anggota DPR RI Zulfikar Hamonangan, Wali Kota Tangerang Sachrudin, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid.
AHY didampingi Deputi Bidang Konektivitas Odo Manuhutu, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faizal, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Khoirul Umam, serta Tenaga Ahli Menko Yudhi Prasetyo.
Hadir pula Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Victor, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Afan, unsur InJourney, Otoritas Bandara, Jasa Marga, Kepala BPJT, serta Brantas Abipraya.
Langkah percepatan normalisasi Kali Prancis ini diharapkan menjadi bagian dari pembenahan sistem pengendalian banjir secara menyeluruh. Sebab, menjaga Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi lancar bukan hanya kepentingan pengelola bandara, melainkan menyangkut kepentingan jutaan pengguna jasa transportasi dan kelancaran perekonomian nasional.
(Bn - MP)
