-->

Notification

×

Iklan

Iklan Display

Banggar DPR RI Evaluasi APBN di Jawa Barat, Soroti Optimalisasi TKD dan Dana Desa

Sabtu, 21 November 2026 | November 21, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-21T02:32:08Z
Banggar DPR RI mendorong penguatan alokasi DAU untuk mendukung pembiayaan PPPK daerah pada APBN 2027.


Bandung, MP----- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi efektivitas penggunaan APBN, sekaligus mendorong optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa agar pelaksanaan pembangunan semakin tepat sasaran.


Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Jazulil Fawaid, mengatakan bahwa pengelolaan anggaran negara harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.


Selain mengevaluasi kebijakan transfer anggaran ke daerah, Banggar DPR RI juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.


Dukungan pembiayaan tersebut didorong melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN 2027, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur pelayanan publik.


Jazulil menegaskan, penguatan fiskal daerah harus berjalan seiring dengan inovasi pembiayaan dan koordinasi lintas pemerintahan.


“Sinergi pusat dan daerah, penguatan fiskal, serta inovasi pembiayaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Jazulil.


Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.


Dengan pengawasan yang lebih optimal, pemanfaatan TKD dan Dana Desa diharapkan semakin efektif dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.


Pada akhirnya, anggaran negara harus menjadi instrumen pemerataan dan kesejahteraan, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan keuangan pemerintah.


(DP - MP)

×
Berita Terbaru Update