![]() |
| Susmelawati Rosya didampingi Kasubdit Penmas Kompol Adhi Jais dan Kasubbag Renmin Kompol Eliswantri saat memberikan keterangan pers. |
Setelah Berkoordinasi dengan Pertamina, BBM Dipastikan Diperuntukkan bagi Masyarakat Mentawai dan Penyalurannya Akan Dikawal Bersama
Padang, MP----- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., memberikan penjelasan terkait pengamanan kapal SPOB Tello Cemerlang 01 yang sebelumnya diduga mengangkut sekitar 80 kiloliter (KL) BBM bersubsidi menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Penjelasan tersebut disampaikan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026), didampingi Kasubdit Penmas Kompol Adhi Jais, S.H., M.H., dan Kasubbag Renmin Kompol Eliswantri, S.H., M.H.
Susmelawati menjelaskan, pengamanan kapal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam pendistribusian BBM ke wilayah Mentawai.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Ditpolairud melakukan pengecekan langsung sekaligus mengamankan kapal beserta muatan BBM untuk memastikan legalitas pengangkutan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku.
"Awalnya ada informasi mengenai ketidaksesuaian pendistribusian BBM ke Mentawai. Karena itu, Ditpolairud melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap kapal beserta BBM yang diangkut. Kita ingin memastikan apakah BBM tersebut resmi dan memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerimanya di Mentawai," jelas Susmelawati.
Ia menerangkan, pemeriksaan tidak hanya menyangkut muatan BBM, tetapi juga keabsahan dokumen kapal dan administrasi pengangkutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai regulasi.
Berkoordinasi dengan Pertamina, BBM Dipastikan untuk Mentawai
Lebih lanjut, Susmelawati mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pertemuan bersama pihak Pertamina, diketahui BBM tersebut memang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dengan adanya kepastian tersebut, penyaluran BBM bersubsidi selanjutnya akan dikawal bersama agar sampai kepada pihak yang berhak menerima sesuai peruntukannya.
"Setelah dilakukan pertemuan bersama Pertamina, ternyata BBM tersebut memang diperuntukkan untuk Mentawai. Karena itu, agar penyalurannya tepat sasaran, distribusinya akan dikawal bersama-sama di Mentawai," ungkapnya.
Menurutnya, langkah pengamanan yang dilakukan kepolisian merupakan bagian dari prosedur untuk memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat ditindaklanjuti secara profesional dan berdasarkan kepastian hukum.
Sebelumnya, memang terdapat dugaan kapal pengangkut BBM bersubsidi tersebut tidak memiliki surat-surat resmi. Oleh sebab itu, kepolisian perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah dokumen pengangkutan telah memenuhi ketentuan.
"Kalau ada informasi dari masyarakat, polisi akan menindaklanjuti. Polisi harus memastikan secara hukum, apakah resmi atau tidak. Kita amankan dulu untuk dilakukan pemeriksaan," tegas Susmelawati.
Pengawasan Distribusi untuk Melindungi Hak Masyarakat
Penjelasan Kabid Humas Polda Sumbar tersebut memberikan perkembangan penting terhadap penanganan pengamanan kapal pengangkut BBM di perairan Mentawai.
Persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah kepulauan memang membutuhkan pengawasan serius. Selain menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan penyaluran juga berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk transportasi laut dan aktivitas perekonomian.
Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan Pertamina diharapkan dapat memastikan distribusi BBM berjalan transparan, tertib administrasi, serta tepat sasaran.
Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa BBM yang diangkut memang diperuntukkan bagi kebutuhan Mentawai dan pengawasannya dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran.
Polda Sumbar menegaskan bahwa setiap informasi masyarakat tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(MP)
