![]() |
| Kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban menjadi potret penegakan hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan. |
Demak, MP----- Sikap lapang dada ditunjukkan para korban pencurian tiga unit mesin pompa air milik petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Meski menjadi korban tindak pidana, mereka memilih membuka ruang perdamaian dan bahkan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa.
Peristiwa yang sarat nilai kemanusiaan tersebut terungkap dalam persidangan perkara Nomor 171/Pid.B/2026/PN Dmk di Pengadilan Negeri (PN) Demak, Senin (16/11/2026), melalui penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Niken Rochayati, didampingi Hakim Anggota I Iman Harrio Putmana dan Hakim Anggota II Cindy Zalisya Addila.
Kasus ini bermula pada 27 Agustus 2026, ketika terdakwa mengambil tiga unit mesin pompa air milik petani di kawasan persawahan Dukuh Genting, Demak. Sehari setelah kejadian, terdakwa berupaya menjual barang tersebut melalui media sosial Facebook.
Namun, unggahan penjualan itu diketahui kerabat korban. Mereka kemudian mengatur transaksi secara langsung atau cash on delivery (COD) di kawasan Wonosalam. Ketika terdakwa datang membawa barang untuk diserahkan, ia langsung diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Demak.
Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan barang tersebut.
Perdamaian Disertai Pemulihan Kerugian
Dalam proses persidangan, majelis hakim memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian tertulis antara terdakwa dan para korban.
Dalam kesepakatan itu, terdakwa menyampaikan permohonan maaf serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara pihak keluarga terdakwa menyatakan kesediaan membayar ganti rugi sebesar Rp1.300.000.
Tidak hanya menerima permohonan maaf, para korban juga memastikan bahwa kewajiban dalam kesepakatan telah dipenuhi, termasuk pengembalian barang dan pembayaran ganti rugi.
Dengan demikian, perdamaian yang terbangun tidak sebatas pernyataan formal, tetapi disertai langkah nyata untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.
Korban Pertimbangkan Masa Depan Keluarga Terdakwa
Hal yang paling menyentuh dalam persidangan tersebut adalah sikap para korban yang justru meminta majelis hakim mempertimbangkan hukuman seringan-ringannya bagi terdakwa.
Permohonan itu didasari pertimbangan kemanusiaan. Para korban mengetahui bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak-anak kecil yang membutuhkan perhatian serta nafkah.
Mereka berharap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa dapat menjadi pelajaran berharga, tanpa harus mengabaikan masa depan keluarga yang turut bergantung kepadanya.
Para korban juga menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, dengan itikad baik dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.
Sikap tersebut menjadi gambaran bahwa di tengah proses penegakan hukum, nilai kemanusiaan masih dapat menemukan ruang. Korban tidak hanya mengutamakan pemulihan haknya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul terhadap keluarga terdakwa.
Keadilan Restoratif Tetap Mengedepankan Pertanggungjawaban
Meski kesepakatan perdamaian telah tercapai, hal itu tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Majelis hakim tetap memiliki kewajiban memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk unsur tindak pidana, pertanggungjawaban terdakwa, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan.
Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan juga menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara.
Peristiwa di PN Demak tersebut sekaligus menghadirkan pesan sosial bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan pidana. Sebaliknya, kesempatan memperbaiki diri dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab.
Pada akhirnya, keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan bukan berarti mengesampingkan hukum. Justru hukum diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian, pertanggungjawaban, pemulihan hak korban, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui perkara ini, ruang sidang tidak hanya menjadi tempat menguji kesalahan seseorang, tetapi juga memperlihatkan bahwa perdamaian, kepedulian sosial, dan kesempatan kedua tetap memiliki arti dalam perjalanan penegakan hukum.
(Rh - MP)
