-->

Notification

×

Iklan

Iklan Display

MA RI Dorong Pemulihan Lingkungan Melalui Perma 1/2023, Hamdi Paparkan Strategi Keadilan Iklim di COP31 Turki

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-20T06:31:23Z


Turkey, MP----- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memperkuat komitmennya dalam mendorong penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada pemulihan ekosistem. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Kamar Perdata MA RI, Prof. Hamdi, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31-UNFCCC) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (19/11/2026).


Dalam forum internasional yang berlangsung di Paviliun Indonesia itu, Prof. Hamdi memaparkan materi bertajuk “Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms”. Paparan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim.


Di hadapan peserta konferensi internasional, Hamdi menjelaskan bahwa Indonesia telah membangun fondasi penegakan hukum lingkungan secara bertahap. Upaya tersebut dimulai melalui Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup pada 2012, dilanjutkan pembentukan kelompok kerja Mahkamah Agung pada 2014, hingga lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.


Menurutnya, Perma 1/2023 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan proses peradilan agar tidak hanya berfokus pada penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, tetapi juga memastikan adanya langkah pemulihan yang nyata dan terukur.


Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keadilan lingkungan harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.


Hamdi juga mengungkapkan perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia. Mengacu pada Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, terdapat 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa jalur peradilan memiliki peran strategis dalam merespons persoalan perubahan iklim melalui penegakan hukum.


Lebih jauh, Perma 1/2023 memberikan sejumlah mekanisme agar putusan pengadilan tidak berhenti sebatas dokumen hukum. Pasal 58 dan Pasal 59 mengatur pelaksanaan segera dalam kondisi yang ditentukan, sementara Pasal 55 mengatur penyusunan rencana pemulihan lingkungan hidup.


Adapun Pasal 67 memberikan ruang pembentukan tim pengawas untuk memantau pelaksanaan putusan sekaligus memastikan perkembangan pemulihan lingkungan berjalan sesuai rencana.


Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan data 30 gugatan lingkungan hidup yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah itu, tiga perkara telah memasuki tahapan pemulihan yang sedang berlangsung.


Bagi Indonesia, mekanisme tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas putusan pengadilan, terutama dalam menangani kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.


Hamdi turut menekankan keterkaitan antara pemulihan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Rehabilitasi kawasan lingkungan yang rusak, termasuk ekosistem yang memiliki kemampuan menyerap karbon, dapat membantu meningkatkan penyerapan karbon, menekan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan menghadapi dampak perubahan iklim.


Diskusi tersebut juga menghadirkan Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Syamsul Arief, Profesor Hukum sekaligus Direktur Melbourne Climate Futures University of Melbourne Prof. Jacqueline Peel, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dr. Dodi Kurniawan, serta Legal Officer United Nations Environment Programme (UNEP), Renee Gift.


Paparan Mahkamah Agung di COP31 ini memperlihatkan bahwa peran lembaga peradilan semakin penting dalam menjawab tantangan krisis iklim. Penegakan hukum yang efektif tidak cukup hanya memberikan kepastian dan menetapkan tanggung jawab hukum, tetapi juga harus memastikan kerusakan lingkungan ditangani melalui pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan.


Pesan utama yang mengemuka adalah bahwa keadilan lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan sekadar pengakuan atas hak masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk memperbaiki kerusakan, mengembalikan fungsi ekosistem, dan menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.


(Rh - MP)

×
Berita Terbaru Update