Padang, MP----- Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf mengundang secara khusus Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendampinginya pada dialog pilar-pilar sosial di Kota Padang, Selasa (29/4/2024). Karena dianggap sangat membantu lebih cepat tercapainya program Kemensos di Sumatra Barat (Sumbar) yang diwakili Andre sebagai wakil rakyat.
“Saya sengaja mengundang khusus Pak Andre Rosiade untuk datang pada acara yang dihadiri semua Dinas Sosial baik Sumbar dan Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait. Agar apa yang dicita-citakan Presiden Prabowo untuk program sosial bisa terwujud untuk masyarakat Sumbar,” kata Syaifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB NU ini.
Turut hadir pada acara di Auditorium Gubernuran Sumbar itu Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala Dinas Sosial Sumbar dan Kabupaten Kota serta pegiat sosial.
Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, dirinya hadir di acara ini untuk mengkaji seluruh arahan Presiden Prabowo dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Apa yang menjadi visi dan misi serta arahan secara lisan dan tertulis Presiden itu kemudian dielaborasi sehingga program-program yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat sejalan dengan apa yang dilakukan seluruh daerah Sumbar.
“Pada akhirnya adalah dilaksanakan pilar-pilar sosial yang merupakan instrumen dari Kemensos untuk melakukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan sosial lewat pendampingan-pendampingan yang selama ini telah dilakukan,” terang Gus Ipul.
Sebagai menteri, katanya, dirinya bertanggung jawab mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kesejahteraan bagaimana negara melaksanakan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur tentang pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak telantar oleh negara.
Bagaimana cara memeliharanya? Menurut Gus Ipul, pertama harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pengajaran. Sebab, pendidikan sudah teruji dan paling empiris menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan. “Peningkatan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan itu harus terarah dan terpadu, tidak ada lagi ego sektoral, yang ada adalah Super Tim,” terangnya.
Untuk keperluan itu kata Gus Ipul, Presiden kemudian menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden meminta bekerja dengan data yang akurat karena tanpa data yang akurat kerja tidak akan efektif.
“Presiden juga punya atensi khusus memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki data untuk dikumpulkan jadi satu di BPS. Jadi saat ini tidak ada lagi DTKS tapi yang ada sekarang adalah DTSEN,” tegas Mensos.
Lalu katanya lagi, berdasarkan data itu Presiden kemudian menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang didalamnya termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta agar semua daerah mendukung program dari Kemensos ini.
“Pemprov sudah bersurat meminta kepada seluruh bupati dan wali kota segera mempersiapkan. Jadi pak Gubernur dan pak Wagub ini punya program gerak cepat untuk Sumbar, bupati dan walikota harus komitmen untuk mewujdukan. Pilkada sudah selesai, siapa yang terpilih adalah pemimpin kita, kita harus kerja sama, sama-sama mendukung,” ajak Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre mencontohkan, sebagai anggota DPR RI dirinya terbuka membantu semua kepala daerah di Sumbar tanpa melihat dari mana partai politiknya. “Saya dari Partai Gerindra, tapi bupati atau walikota yang partai lain minta bantu, saya bantu,” tuturnya.
Andre menegaskan dirinya berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar. Salah satunya yang terbaru adalah soal pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik yang dalam waktu dekat akan segera dimulai pembangunannya.
“Menteri PU kita undang ke sini, kita akan groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik. Meski Presiden menyampaikan efisien, tapi insha Allah Sumbar dapat gelontoran dana Rp2,8 triliun untuk tahap pertama pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik,” ujar Andre.
Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengatakan dukungan Presiden terhadap rakyat juga ditunjukkan dengan ditandatanganinya Inpres Jalan Desa (IJD). “Jadi jalan kota kabupaten, jalan provinsi, dan infrastruktur lain seperti irigasi di Sumbar yang rusak kita akan perbaiki. Prabowo kalah di 2024 di Sumbar, tapi dia tetap cinta kepada Sumbar,” tutur Andre.
Wujud perhatian pemerintah itu juga kata Andre diaplikasikan dengan gelontoran dana di Kemensos mencapai Rp2,5 triliun untuk membantu masyarakat Sumbar keluar dari kemiskinan. “Program Presiden ini bukan omon-omon, bukan janji manis,” tegas Andre.
Andre mengakui selama ini kerap membantu masyarakat miskin. Dalam kerja sosial tersebut, ia selalu melibatkan pekerja sosial masyarakat atau PSM. “Selama ini kita kerja sama dengan PSM. Jadi saya bantu masyarakat, datanya saya dapatkan dari PSM<” katanya.
“Untuk memacu wali kota dan bupati dari ‘tidur’ kita kasih bantuan lalu kita ekspos supaya dinas sosial bangun dan tidak tidur. Jadi kita tidak jalan sendiri, tapi kita bekerjasama dengan PSM. Kita dapat informasi dari PSM, siapa masyarakat yang miskin ekstrem yang perlu akan kita bantu,” sambung Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, berharap program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan terus berjalan di Sumbar melalui Kemensos. Salah satunya program Sekolah Rakyat. “Kami dapat informasi untuk tahap pertama dari 54 se Indonesia ada sekitar 6 provinsi yang dapat salah satunya alhamdulillah di Sumbar, di Kabupaten Solok,” terang Vasko.
Politisi Gerindra ini mendorong agar Kemensos juga membangun Sekolah Rakyat ini di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Termasuk juga meningkatkan kuota-kuota bantuan sosial di Sumbar. “Jadi permintaan dari seluruh bupati dan walikota se Sumbar agar Sekolah Rakyat ini dapat dibangun di seluruh kabupaten dan kota. Begitu juga mudah-mudahan kuota-kuota dari bantuan sosial kita ditingkatkan salah satunya penambahan kuota BPJS Kesehatan gratis di Sumbar,” ujar Vasko. (*)
