Padang, MP----- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa kini berada dalam sorotan. Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah provinsi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Rangkaian kejadian itu memantik kekhawatiran luas, terutama di kalangan orang tua murid.
Di Sumatera Barat sendiri, kasus keracunan makanan MBG disebut telah terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya. Peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di daerah lain.
Keresahan kini merambat ke Kota Padang. Wali murid di SDN 07 Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, mengeluhkan kualitas makanan MBG yang diterima anak - anak mereka. Dalam percakapan di grup orang tua siswa, disebutkan ayam goreng berbau tidak sedap dan sebagian buah dalam kondisi busuk dengan menampilkan bukti foto ayam goreng tersebut.
Temuan itu mempertegas kekhawatiran para orang tua bahwa persoalan kualitas makanan bukan isu sepele. Apalagi, kasus keracunan telah lebih dulu terjadi di dua kabupaten di Sumbar.
Danil, salah seorang wali murid di Kota Padang, kepada jurnalis media momenpembaruan.com mengaku cemas setiap kali anaknya menerima jatah MBG di sekolah.
“Saya terus terang khawatir. Kita sudah dengar kasus di Agam dan Dharmasraya. Jangan sampai terjadi di Padang. Saya selalu pesan ke anak saya, sebelum makan diperiksa dulu, kalau perlu dicium aromanya. Kalau baunya tidak enak, jangan dimakan,” ujarnya, Selasa (24/2).
Menurutnya, program yang seharusnya memberi manfaat tidak boleh berubah menjadi ancaman kesehatan. Ia berharap ada jaminan keamanan pangan yang benar-benar nyata, bukan sekadar imbauan.
Sementara itu, Heri Kurnia mempertanyakan standar pengawasan dalam pelaksanaan MBG. Ia membandingkan dengan rumah makan besar di Padang yang melayani ratusan hingga ribuan pelanggan setiap hari tanpa terdengar kasus keracunan massal.
“Contohnya Lamun Ombak. Orang makan di sana tiap hari, jumlahnya banyak. Tidak pernah ada kabar keracunan massal. Artinya SOP mereka jelas dan dijalankan. Kenapa dalam program MBG yang dikelola secara terstruktur justru muncul kasus?” katanya.
Heri mendesak evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG sebagai pelaksana teknis MBG. Ia menekankan pentingnya audit berkala, uji laboratorium sampel makanan secara acak, hingga pemberian sanksi tegas bagi dapur yang terbukti lalai.
“Kasus di Agam dan Dharmasraya harus jadi pelajaran. Jangan tunggu jatuh korban lagi baru bergerak. Lakukan pengecekan komprehensif di seluruh dapur SPPG di Sumatera Barat. Pastikan SOP dijalankan dengan disiplin,” tegasnya.
Wali murid lainnya, Rina (38), berharap pemerintah daerah membuka hasil pengawasan secara transparan kepada publik.
“Kami tidak ingin hanya diyakinkan dengan kata - kata. Kami butuh bukti pengawasan itu ada dan berjalan. Jangan sampai anak - anak jadi korban kelalaian,” ujarnya.
Kasus yang telah terjadi di beberapa provinsi, termasuk di Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya, menjadi peringatan bahwa pengelolaan pangan dalam skala besar membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan konsisten. Masyarakat berharap Sumatera Barat tidak kembali mencatat kasus serupa.
Bagi para orang tua, satu hal yang paling mendesak adalah kepastian, bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka di sekolah benar - benar aman. Tanpa jaminan itu, program sebaik apa pun akan kehilangan kepercayaan publik.
