Pesisir Selatan, MP----- Kecelakaan truk pengangkut semen yang terbalik di ruas jalan nasional wilayah kerja PPK 2.4, Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Sumatera Barat, pada Jumat malam, 27 Februari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB, membuka kembali persoalan serius terkait kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Peristiwa yang terjadi di Mandarahan, Palangai Kaciak, Kecamatan Ranah Pesisir itu tidak hanya menyebabkan kendaraan terjun ke sungai, tetapi juga merusak pagar rumah warga. Dari penelusuran jurnalis di lapangan, kondisi jalan di lokasi kejadian terpantau rusak, dan berlubang, dengan karakter tikungan tajam serta kontur menanjak dan menurun yang berisiko tinggi bagi pengguna jalan, terutama kendaraan bermuatan berat.
Sejumlah warga menyebut kecelakaan di ruas tersebut kerap terjadi. Mereka menilai kerusakan jalan serta minimnya perawatan menjadi faktor yang memperbesar potensi kecelakaan, terlebih pada malam hari.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Barisan Relawan Prabowo-Gibran 08 (Bara Progrib 08), Nusirwan Chaniago, SE., SH, dalam keterangannya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026), menyampaikan kritik tajam sekaligus desakan terbuka kepada pemerintah.
“Kecelakaan di ruas jalan nasional wilayah PPK 2.4 ini sudah berulang. Artinya ada persoalan serius yang tidak ditangani secara maksimal. Karakter jalan yang berbelok, mendaki, dan menurun membutuhkan perhatian ekstra. Jangan tunggu ada korban baru dilakukan perbaikan,” tegas Nusirwan.
Ia menilai penanganan yang dilakukan selama ini terkesan reaktif dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari potensi bahaya. Perlu langkah preventif dan pengawasan yang benar - benar berjalan,” ujarnya.
Nusirwan juga meminta perhatian langsung dari Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional berjalan sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami minta Menteri PU turun tangan. Jangan hanya mengandalkan laporan administratif. Harus ada pengawasan nyata di lapangan agar program Presiden benar - benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, jalan nasional memiliki peran vital sebagai urat nadi ekonomi, yang menghubungkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kerusakan jalan, kata dia, tidak hanya berdampak pada keterlambatan distribusi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan risiko kecelakaan.
Sorotan juga diarahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST, yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut. Nusirwan mempertanyakan respons PPK yang mengaku belum mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut saat dikonfirmasi jurnalis, meskipun kejadian telah berlangsung sekitar satu bulan.
“Ini menjadi pertanyaan publik. Bagaimana sistem pengawasan berjalan jika kejadian besar tidak terdeteksi? Ini perlu evaluasi serius,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait.
“Kami tidak menghakimi, tapi fakta di lapangan harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Selain kondisi badan jalan, persoalan drainase juga menjadi temuan penting di lapangan. Sejumlah saluran air terlihat tidak terawat, tertutup rumput liar, dan tersumbat sedimentasi. Akibatnya, air meluber ke badan jalan dan menggenangi aspal, yang secara teknis dapat mempercepat kerusakan struktur jalan.
Nusirwan menegaskan bahwa drainase merupakan bagian penting dalam sistem konstruksi jalan yang tidak boleh diabaikan.
“Air adalah musuh utama jalan. Kalau drainase tidak berfungsi, jalan akan cepat rusak. Ini soal pemeliharaan yang harus dilakukan secara rutin dan serius,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kerusakan jalan dan buruknya drainase membawa dampak luas bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi.
“Jalan yang baik memberikan manfaat besar, mobilitas lancar, biaya lebih efisien, dan keselamatan terjamin. Sebaliknya, jalan rusak adalah ancaman nyata. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nusirwan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran teknis di lapangan, mulai dari PPK, Satker hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
“Harus ada langkah konkret dan terukur. Evaluasi dilakukan secara objektif dan profesional. Jika ada yang tidak maksimal, segera diperbaiki. Ini demi keselamatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional,” pungkasnya.
(Rj. Alam/red)
