Jakarta, MP----- Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman (HPFP) di Pendopo Kementerian PU, Kamis (22/5).
“Jabatan fungsional (Jafung) ini merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kalau kita di pusat melakukan perencanaan dan penganggarannya, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh teman-teman Jafung di daerah oleh karena itu harus memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan,” kata Wamen Diana dalam sambutannya.
Wamen Diana menambahkan melalui Rakernas ini diharapkan HPFP dapat memangun fondasi yang kuat dan sinergi profesionalisme pabi pejabat fungsional permukiman untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dan sinergi demi melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Meskipun tahun ini ada efisiensi, tetapi pembangunan infrastruktur terus berlangsung bahkan di Kementerian PU terus bertambah dengan pembangunan madrasah dan Sekolah Rakyat. Kita juga mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan pembangunan dapur. Pembangunan dapur ini harus benar dan tepat, kebutuhan air, sanitasi dan sampahnya harus kita pikirkan,” tambah Wamen Diana.
Lebih lanjut Wamen Diana mengatakan HPFP berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota untuk mendukung target nasional. HPFP juga memperluas jangkauan dengan membentuk DPD di seluruh provinsi, termasuk wilayah tertinggal dan kepulauan kecil. Selain itu, HPFP mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dan menyelenggarakan forum strategis untuk kolaborasi dan inovasi pembangunan permukiman.
“Para pejabat fungsional permukiman bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan merupakan penggerak utama untuk membangun permukiman yang layak dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas mulia ini merupakan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa, yang mengedepankan semangat, integritas, inovasi, dan profesionalisme dalam setiap langkah pembangunan yang dijalankan,” ujar Wamen Diana.
Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana mengatakan HPFP bukan hanya organisasi, tetapi juga suatu penanda eksistensi pejabat fungsional pemukiman yang semakin diakui dan diperlukan. “Kami sangat mengharapkan kontribusi pejabat fungsional permukiman dalam pembangunan nasional karena pekerjaan kita masih banyak. Saya harapkan para jafung secara profesional mendukung pelaksanaan tugas bersama-sama untuk mencapai target permukiman yang berkelanjutan,” tutupnya.
HPFP merupakan organisasi berbadan hukum tempat berhimpunnya segenap Pejabat Fungsional Bidang Permukiman, yang meliputi Pejabat Fungsional Penata Kelola/Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman dan Pejabat Fungsional Penata Kelola/Laksana Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Rakernas HPFP 2025 mengusung tema “Membangun Fondasi Kuat untuk Sinergi dan Profesionalisme Pejabat Fungsional Permukiman”.
Pada kesempatan ini juga dikukuhkan 6 Dewan Pengurus Daerah (DPD) secara luring dan 6 DPD secara daring. Pengukuhan secara luring dilakukan kepada DPD Provinsi Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara pengukuhan secara daring dilakukan kepada DPD Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Banten dan Aceh. (*/B.kompu)
