 |
| Nof Hendra, Aktivis Pecinta Lingkungan dan Penggiat Media Sosial |
Pekanbaru, MP----- Aktivis pecinta lingkungan dan pegiat media sosial Indonesia, Nof Hendra (NH) memberikan apresiasi atas kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz Polri yang aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.
Operasi penegakan hukum melalui Operasi Damai Cartenz adalah salah satu strategi, namun harus didukung oleh dialog, pembangunan kepercayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui pemekaran wilayah, dan pendidikan perdamaian untuk menciptakan solusi jangka panjang.
"Solusi penanganan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua memerlukan pendekatan holistik atau secara keseluruhan yang menggabungkan penegakan hukum tegas namun tetap menghormati HAM, serta penanganan akar masalah seperti pembangunan yang merata dan peningkatan ekonomi masyarakat," ungkap Nof Hendra (NH) kepada awak media di Pekanbaru, Senin (25/2025).
NH menyampaikan bahwa dalam pendekatan penegakan hukum, tindakan represif harus dilakukan tanpa melanggar HAM, dengan memastikan adanya pengadilan yang adil dan berdasarkan asas praduga tak bersalah untuk semua individu.
"Anggota Brimob juga perlu dikoordinasikan dengan TNI untuk melakukan patroli dan pengamanan di daerah basis operasi KKB, serta meningkatkan kemampuan mereka," lanjutnya.
Memperluas pemahaman tentang sejarah Papua dan nilai-nilai perdamaian, serta meningkatkan keterampilan dalam diplomasi dan investigasi melalui pendidikan dan pelatihan ini sangat penting.
Untuk penanganan akar masalah, perlu dilakukan dialog intensif dalam upaya membangun kepercayaan antar kelompok untuk memperkuat upaya pencegahan konflik bersenjata.
Dialog ini harus mampu melibatkan peran serta lembaga-lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di wilayah Papua.
Pemerintah juga perlu fokus mengatasi ketidakpuasan yang berakar pada masalah pemerataan pembangunan dan ekonomi masyarakat.
"Terakhir, dengan pemekaran wilayah, akan dapat mempercepat proses pembangunan dan lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat Papua," pungkas alumnus Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini. (*)
