 |
| Kondisi lapangan proyek penanganan longsoran di Padang Pariaman yang sempat tidak dihadiri pelaksana dan konsultan pengawas saat jam kerja, Selasa (21/10). |
Padang Pariaman, MP----- Proyek penanganan longsoran yang dikerjakan oleh PT Pasindo Prima Kreasi di wilayah kerja PPK 1.1, Satker PJN Wilayah 1, BPJN Sumatera Barat, menuai sorotan. Saat jam kerja berlangsung, pelaksana lapangan dan konsultan pengawas tidak ditemukan di lokasi proyek. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar atas keseriusan pihak kontraktor menjaga mutu dan disiplin pelaksanaan pekerjaan.
 |
| Plang proyek disandarkan pada salah satu dinding pagar seberang jalan depan lokasi proyek |
Temuan ini terjadi pada Selasa (21/10/2025) pukul 10.58 WIB, ketika tim jurnalis momenpembaruan.com memantau langsung lokasi kegiatan. Proyek yang menggunakan anggaran negara ini semestinya mendapat pengawasan ketat, mengingat fungsinya sangat vital untuk mencegah bencana longsor di ruas jalan nasional.
Harif Rahman Hakim, pelaksana subkon dari PT Pasindo Prima Kreasi, membenarkan bahwa pelaksana utama dan konsultan pengawas memang sedang tidak berada di lokasi.
“Tadi pagi pelaksana dan konsultan pengawas sempat di lokasi untuk melakukan TBM (Toolbox Meeting),” kata Harif saat ditemui di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa TBM rutin dilakukan setiap pagi untuk membahas keselamatan kerja, mutu, dan metode pelaksanaan. Namun setelah rapat pagi tersebut, pelaksana utama dan pengawas meninggalkan lokasi.
“Setelah TBM selesai, mereka keluar karena ada urusan lain,” ujarnya singkat.
Ketika ditanya mengenai kebutuhan dan jumlah material yang digunakan dalam pekerjaan, Harif mengaku tidak mengetahui detailnya.
“Saya tidak pegang RAB. Kami dibayar per meter persegi. Kalau stok pasir atau medium habis, baru diminta lagi ke pemasok,” ungkapnya.
Padahal, dalam praktik pengawasan proyek pemerintah, penguasaan data teknis dan volume material merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan. Pernyataan tersebut menambah kesan bahwa pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya terkontrol dengan baik.
Harif menyebut material pasir dan medium didatangkan melalui PT Kiambang Raya Mandiri, yang diklaim sebagai suplier resmi dan telah memiliki izin.
“Perusahaan itu yang menyuplai kebutuhan material, dan mereka punya izin resmi,” katanya.
Dari data di lapangan, proyek ini dimulai sejak 17 Agustus 2025 dan sudah memasuki minggu ke-12. Berdasarkan laporan progres minggu ke-11, bobot pekerjaan mencapai 45,12 persen, sedikit di atas rencana sebesar 43,63 persen.
“Realisasi kami lebih tinggi 1,49 persen dari target,” ujar Harif.
Namun, ia mengakui kendala utama yang memperlambat pekerjaan adalah faktor cuaca.
“Kemarin satu setengah hari hujan deras, jadi pekerjaan terpaksa dihentikan,” tambahnya.
Sementara itu, Risdianto, Project Manager PT Pasindo Prima Kreasi, menegaskan bahwa pihaknya tidak abai terhadap pengawasan.
“Setiap hari pelaksana dan pengawas standby di lokasi. Kebetulan hari itu memang ada keperluan ke Padang untuk pengurusan administrasi pencairan dana. Konsultan juga sedang menyiapkan laporan di direksi kit,” jelasnya.
Namun, alasan tersebut dinilai tidak cukup meyakinkan publik, karena pada jam kerja normal, kehadiran pelaksana dan pengawas di lokasi proyek merupakan kewajiban administratif dan teknis untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.
Menanggapi situasi ini, Noor Arias Syamsu, ST, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah 1 BPJN Sumbar, menyatakan akan segera memberikan teguran resmi kepada pihak kontraktor.
“Terima kasih atas informasi dan masukan dari lapangan. Kami akan segera menegur mitra kerja agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi BPJN Sumbar, bahwa pengawasan melekat tidak hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam kehadiran nyata di lapangan. Sebab, setiap kelalaian dalam pelaksanaan proyek publik berpotensi berdampak pada kualitas hasil, keselamatan pekerja, dan efektivitas anggaran negara. (Rj/mp-red)
