 |
| Sinergi DPP Lembaga MT-AB dan Kejaksaan tampak terbangun dengan baik. (ft.doc-mp) |
Padang, MP----- Proyek patching jalan nasional Padang - Painan yang dikerjakan PT Dekky Karya Bestari kembali menuai sorotan keras. Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) menuding adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan proyek Kementerian PUPR tersebut. Proyek yang digagas untuk menjaga kondisi jalan tetap mantap menjelang masa Natal dan Tahun Baru 2025 - 2026 itu dinilai justru rawan gagal mutu.
 |
| Kendaraan melewati perlahan sementara pekerja tetap menghampar aspal di permukaan yang lembab. |
Ketua Investigasi DPP MT-AB, Sutarman, SE, kepada media di Padang, Senin (24/11/2025), menyatakan bahwa pihaknya mencium adanya dugaan persekongkolan dalam pekerjaan di lapangan.
“Sebagai penggiat antikorupsi, naluri saya mengatakan ada indikasi persekongkolan di balik penyimpangan pekerjaan. Kontraktor, konsultan pengawas, dan PPK diduga ikut merestui kesalahan yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Sutarman, pekerjaan patching yang tetap dipaksakan pada saat cuaca tidak menentu dimusim intensitas hujan tinggi jelas berdampak fatal terhadap kualitas aspal.
“Tentu daya rekat aspal tidak maksimal bila dihampar pada lokasi lembab. Ini sama saja menghabiskan uang rakyat karena mutu dan kualitas tidak lagi sesuai rencana kerja,” tegasnya.
Ia juga menilai komitmen mutu yang selama ini digaungkan justru tidak terlihat di lapangan.
“Komitmen mutu yang disebut PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas hanya kuat di atas kertas. Pelaksanaan riilnya jauh berbeda,” kritiknya.
Sutarman mendesak aparat penegak hukum turun tangan sebelum kerugian negara semakin besar.
“Jangan sampai proyek Kementerian PU di Sumatera Barat ini jadi bancakan segelintir oknum. APH harus turun tangan menyelamatkan uang rakyat,” serunya.
Ia menegaskan bahwa PPK Wilayah 2.3, Yan Purwandi, ST, sebagai penanggung jawab anggaran, tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini. PPK, menurutnya, wajib memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
“PPK harus memastikan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi. Jangan main - main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Di tengah sorotan publik dan desakan lembaga antikorupsi, proyek patching Padang - Painan kini memasuki fase krusial. Serangkaian temuan di lapangan memperlihatkan pola pengerjaan yang tidak mencerminkan standar proyek strategis nasional. Indikasi pembiaran, dugaan restu dari pihak pengawas, hingga potensi kerugian negara membuat proyek ini harus segera dipetakan secara menyeluruh.
Jika dugaan penyimpangan terbukti, maka persoalan ini bukan lagi sekadar soal teknis pelaksanaan, tetapi menyentuh area integritas dan akuntabilitas para pihak yang diberi mandat mengelola uang negara. Di sinilah pentingnya peran aparat penegak hukum untuk menelusuri alur tanggung jawab, memeriksa rantai keputusan, serta mengungkap apakah ada permainan sistematis yang dibiarkan berjalan.
Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi atau janji perbaikan. Sebab, setiap pekerjaan jalan yang dipaksakan tanpa memenuhi standar bukan hanya menggerus APBN, tetapi juga memperbesar risiko keselamatan pengguna jalan. Dan ketika keselamatan publik dipertaruhkan, tidak boleh ada satu pun pihak bersembunyi di balik kontrak, cuaca, atau alasan teknis. Apa yang terjadi di proyek ini mesti dibuka seterang - terangnya, semoga !. (Red-mp)
