 |
| Kadis PUPR Padang Tri Hadiyanto berbincang dengan jurnalis di kantornya. (foto: doc.mp) |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang kembali mengambil langkah cepat dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan. Kali ini, perhatian difokuskan pada Jalan Mangunsarkoro, salah satu ruas penghubung utama di pusat kota yang kondisinya kian memprihatinkan.
Jalan yang mengaitkan Simpang Ujung Gurun dengan Jalan Perintis Kemerdekaan itu sejak lama menjadi jalur padat kendaraan. Meski berada di kawasan yang cukup teduh oleh pepohonan, kondisi permukaan jalannya justru tak lagi nyaman dilintasi. Kerusakan berulang membuat sebagian besar badan jalan tampak bergelombang dan berlubang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyebut pihaknya telah menetapkan langkah penanganan yang lebih komprehensif.
“Kondisi Jalan Mangunsarkoro sudah masuk kategori rusak berat. Tidak bisa lagi kita atasi dengan patching karena kontur tanahnya sudah keriting,” ujar Tri, Sabtu (15/11/2025).
Untuk itu, Dinas PUPR memilih melakukan overlay total, yakni pelapisan ulang seluruh badan jalan agar perbaikan bisa bertahan lebih lama dan memberikan kualitas permukaan yang lebih baik.
Rencananya, proses pengelupasan jalan akan berlangsung sejak Sabtu ini hingga Rabu. Setelah seluruh lapisan lama diangkat, tahap overlay dijadwalkan dimulai Kamis depan.
“Targetnya sederhana, pengendara harus merasa aman dan nyaman. Kita ingin ruas ini kembali mulus dan layak dilintasi,” kata Tri Hadiyanto.
Selama beberapa tahun terakhir, kerusakan di Jalan Mangunsarkoro menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat. Penambalan yang dilakukan berkali-kali tidak mampu menahan laju kerusakan, sehingga lubang kembali muncul dan beberapa insiden kecelakaan pun terjadi.
Dengan dimulainya pekerjaan ini, Pemkot Padang berharap perbaikan Jalan Mangunsarkoro menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas, demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat kota. (*)
