 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar dana efisiensi tahun 2026 senilai Rp2,6 triliun dapat dikembalikan untuk membantu percepatan penanganan bencana di daerah itu. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, usai mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kayu Pasak, Nagari Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Mahyeldi menuturkan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah daerah saat ini tidak sanggup menutupi kebutuhan pemulihan infrastruktur dan pemukiman pascabencana galodo yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar. “Dengan kekuatan anggaran yang ada sekarang, kita tidak mampu membiayai rekonstruksi. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu,” ujar Mahyeldi.
Terkait status bencana nasional, Mahyeldi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat. Namun keputusan final sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah pusat. “Status bencana itu urusan pemerintah pusat. Bagi kita yang terpenting kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan dukungan pendanaan rehabilitasi tetap tersedia, apa pun statusnya,” katanya.
Menurut Mahyeldi, pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah mengucurkan bantuan penanganan darurat, termasuk pengerahan peralatan berat serta kunjungan langsung Presiden dan Wakil Presiden ke lokasi terdampak.
Selain itu, Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan lokasi pemukiman baru bagi warga terdampak. Ia menegaskan pentingnya mempercepat relokasi agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. “Anak-anak harus bisa kembali sekolah, dan keluarga harus segera memiliki tempat yang aman. Ini akan segera kita laksanakan,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyebut bahwa pembangunan hunian tetap bagi korban bencana mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan. Menurutnya, Wapres Gibran telah memastikan bahwa pembangunan perumahan untuk warga terdampak akan ditanggung melalui anggaran pemerintah pusat.
Sementara untuk kebutuhan dasar seperti logistik dan layanan kesehatan di pengungsian, pemerintah memastikan akan tetap terdistribusi secara berkelanjutan.
Total kerugian akibat bencana galodo di Sumbar, kata Mahyeldi, diperkirakan mencapai Rp4 triliun. “Angka kerugian mencapai sekitar Rp4 triliun,” ujarnya.
