 |
| PPK KNMP KKP RI Bayu Eko Wibowo menjelaskan percepatan penyelesaian pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih kepada jurnalis di Kantor PPS Bungus, Senin (26/1). |
Padang, MP----- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berlokasi di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, belum rampung sesuai target awal akhir Desember 2025. Kontraktor pelaksana, PT Indopenta Bumi Permai, dinilai belum mampu menuntaskan seluruh pekerjaan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KNMP memberikan penambahan masa pelaksanaan.
 |
| PPK KNMP KKP RI Bayu Eko Wibowo bersama Kadis Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Khairul Nizam, PM PT Indopenta Bumi Permai Ramson Simanullang, Konsultan Pengawas Afdal, Ketua KNMP Katapiang, serta tokoh masyarakat setempat saat meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, di Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. |
PPK KNMP Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Bayu Eko Wibowo, mengatakan penambahan waktu pertama telah diberikan selama 31 hari atau hingga 31 Januari 2026.
“Target awal memang akhir Desember 2025, namun belum tercapai. Karena itu kami berikan penambahan waktu sampai 31 Januari 2026. Dari perhitungan saya, progres saat ini baru sekitar 95 persen. Masih ada pekerjaan finishing dan item minor yang harus diselesaikan,” ujar Bayu saat ditemui jurnalis di Kantor PPS Bungus, Senin (26/1).
Bayu menjelaskan, sesuai ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK diperbolehkan memberikan penambahan waktu maksimal dua kali. Namun, penambahan waktu tersebut berimplikasi pada besaran denda keterlambatan yang harus dibayarkan penyedia jasa.
“Semakin lama penambahan waktu, denda yang dibayarkan juga semakin besar. Untuk satu bulan keterlambatan saja, nilainya hampir Rp400 juta yang harus disetorkan kembali ke negara,” ungkapnya.
Opname Ulang dan Antisipasi Ramadhan
Bersama tim pengawas, pihaknya akan melakukan opname atau penghitungan ulang progres pekerjaan pada akhir Januari 2026. Proses opname diperkirakan memakan waktu 10 hingga 15 hari di bulan Februari.
“Kami upayakan sebelum 18 Februari, atau sebelum masuk bulan suci Ramadhan, seluruh pekerjaan sudah selesai, dilakukan PHO, diserahkan ke KKP, dan siap dihibahkan kepada masyarakat melalui Koperasi Nelayan. Ini masih menjadi PR besar kami,” jelas Bayu.
Ia juga menyampaikan bahwa tim Inspektorat Jenderal KKP dijadwalkan turun langsung ke lokasi pada 27–30 Januari 2026 untuk melakukan pengecekan lapangan dan pengumpulan data. Hasil pengecekan tersebut akan menjadi dasar penentuan penambahan waktu kedua di bulan Februari.
Dikejar dengan Sistem Dua Sif
Untuk mengejar ketertinggalan, PPK mendorong kontraktor melakukan percepatan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja dan menerapkan sistem dua sif.
“Kami tidak ingin penambahan waktu melebihi 50 hari kerja. Salah satu upaya percepatan adalah membagi jam kerja, ada yang bekerja pagi hingga sore, dan ada yang sore hingga malam. Dengan dua sif dan tambahan tenaga, progres mulai menunjukkan hasil yang cukup baik,” katanya.
Menurut laporan mingguan, progres pembangunan saat ini telah berada di kisaran 85 persen dan terus meningkat setiap hari.
Fokus Paving Blok dan Pembersihan Area
Bayu menambahkan, penambahan waktu kedua diperkirakan tidak akan lebih dari 14 hari, hingga pekerjaan benar-benar selesai dan siap diserahterimakan. Dalam proses ini, pihaknya juga menggandeng Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi untuk mengawal pelaksanaan proyek.
“Beberapa item yang menjadi fokus utama adalah pemasangan paving block. Secara material tidak sulit, tapi pemasangannya membutuhkan waktu karena harus disusun satu per satu dan area harus benar-benar padat,” jelasnya.
Hasil peninjauan lapangan bersama Kepala Pelabuhan Bungus, Widodo, pada Sabtu (24/1), menunjukkan progres positif. Sekitar 13 meter area parkir telah terpasang paving block, dan sisa area dinilai tidak terlalu banyak.
“Konsentrasi kami sekarang juga pada pembersihan area dari sisa material dan bekisting. Area sudah mulai terlihat bersih. Kami optimistis sebelum Ramadhan pekerjaan selesai dan bisa dilakukan serah terima,” tambahnya.
Program Prioritas Presiden
Optimisme penyelesaian proyek sebelum Ramadhan, kata Bayu, didukung oleh respons cepat rekanan dalam menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan.
“Setiap minggu kami evaluasi target dan realisasi. Jika ada deviasi, langsung kami bahas solusinya, baik melalui koordinasi lintas lembaga, dinas terkait, maupun dengan masyarakat. Pengawas proyek juga memberikan justifikasi teknis agar setiap kebijakan yang diambil tepat,” tuturnya.
Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas permukiman sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
