 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memberikan arahan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan RUPS di Padang, sebagai bagian dari upaya memperkuat usaha perhutanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) semakin serius menjadikan perhutanan sosial sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) yang digelar di Kota Padang.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menilai penguatan kapasitas usaha kelompok perhutanan sosial menjadi kunci agar program ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian hutan, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
“Perhutanan sosial harus dikelola dengan pendekatan usaha yang jelas, terukur, dan berorientasi pasar. Dengan begitu, manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi saat membuka kegiatan Bimtek di The ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, paradigma pengelolaan hutan di Sumbar kini telah bergeser. Hutan tidak lagi sekadar dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan secara bijak melalui skema perhutanan sosial yang memberikan ruang kelola kepada masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Mahyeldi mengungkapkan, hingga saat ini luas kawasan perhutanan sosial di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 340 ribu hektare. Capaian tersebut dinilai berdampak signifikan, tidak hanya terhadap konservasi hutan, tetapi juga pada peningkatan pendapatan petani hutan yang sejak 2025 rata-rata mencapai Rp3,1 juta per bulan.
Ia menegaskan, keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Oleh sebab itu, penyusunan RUPS menjadi fondasi penting dalam membangun perencanaan bisnis, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing produk hasil hutan.
“Kami mendorong KPS dan KUPS untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jejaring pasar. Jika dikelola dengan baik, perhutanan sosial dapat membuka lapangan kerja baru dan memberi nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Bimtek Penyusunan RUPS yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar selama dua hari ini diikuti oleh 90 peserta. Mereka berasal dari 30 kelompok KPS/KUPS level Silver dan Gold dengan berbagai komoditas unggulan, mulai dari ekowisata, agroforestri kopi dan durian, madu, pangan lokal, hingga hasil hutan bukan kayu seperti gaharu dan rotan.
Kegiatan ini juga melibatkan para pendamping KPS/KUPS dari unsur penyuluh kehutanan ASN serta lembaga non-pemerintah. Selain memperkuat kapasitas usaha, Bimtek ini diarahkan untuk mendorong peningkatan level KUPS menuju Gold dan Platinum, sekaligus mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030.
Pemprov Sumbar berharap, melalui kegiatan ini lahir dokumen RUPS yang aplikatif dan siap dijalankan, kelembagaan kelompok yang semakin solid, serta produk perhutanan sosial yang memiliki daya saing tinggi di pasar.
(hms.sb/red)
