 |
| Suasana temu ramah Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda bersama Rinto Wardana, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, dan tokoh masyarakat Mentawai, membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan daerah 3T. |
Kepulauan Mentawai, MP----- Komitmen mempercepat pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Zigo Rolanda, Anggota Komisi V DPR RI, ke Kepulauan Mentawai, Minggu (15/2/2026).
 |
| Zigo Rolanda bersama Bupati Rinto Wardana dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi saat meninjau ruas jalan di Kepulauan Mentawai, Minggu (15/2/2026). |
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Rinto Wardana, Bupati Kepulauan Mentawai, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Rombongan meninjau langsung sejumlah titik infrastruktur strategis guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan.
 |
| Potret wilayah Kepulauan Mentawai dari udara yang memperlihatkan bentang alam kepulauan dan garis pantai yang memukau di Kabupaten Kepulauan Mentawai, menjadi kawasan strategis pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah 3T. |
Preservasi Jalan dan Jembatan Rp29 Miliar
Pada Tahun Anggaran 2026, BPJN Sumatera Barat akan melaksanakan preservasi Jalan dan Jembatan ruas Toa Pejat – Rokot – Sioban – Katie dengan nilai anggaran Rp29 miliar. Pekerjaan akan menggunakan konstruksi rigid pavement guna meningkatkan ketahanan jalan terhadap cuaca ekstrem dan beban kendaraan berat.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas jalan ini sangat penting untuk membuka akses antarwilayah di Mentawai.
“Ruas ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Dengan konstruksi rigid pavement, kami harapkan usia layanan jalan lebih panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Pelabuhan dan Pengamanan Pantai
Tak hanya jalan, pemerintah pusat juga merencanakan pembangunan dua pelabuhan di Sikabaluan dan Siberut dengan total anggaran Rp82 miliar. Selain itu, program pengamanan pantai senilai Rp11 miliar disiapkan untuk memperkuat mitigasi bencana pesisir yang kerap mengancam wilayah kepulauan.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa pembangunan Mentawai tidak boleh berjalan lambat.
“Mentawai adalah beranda terluar Sumatera Barat. Infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V akan terus mengawal anggaran agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” tegasnya.
Layanan Dasar untuk Kesejahteraan
Di sektor layanan dasar, pemerintah juga menyiapkan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan jaringan listrik PLN dan panel surya, serta pembangunan Sekolah Rakyat melalui DIPA 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Bupati Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat melalui Komisi V dan BPJN Sumbar. Dukungan ini sangat berarti bagi percepatan pembangunan Mentawai sebagai daerah 3T. Harapan kami, pembangunan ini benar-benar membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi langkah konkret dalam memastikan pembangunan infrastruktur di Mentawai berjalan terarah, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Mentawai diharapkan semakin terhubung, tangguh menghadapi bencana, dan mampu tumbuh sebagai kawasan kepulauan yang mandiri dan sejahtera.
(Red)
