 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi jajaran perangkat daerah saat mengikuti rapat koordinasi pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum pascabencana hidrometeorologi. |
Padang, MP----- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) atas kinerja cepat dan responsif dalam menangani bencana hidrometeorologi. Ia juga memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para bupati dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.
“Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Tito Karnavian.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera, yang digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (6/1/2026). Rapat ini diikuti para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait se-Sumatera.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Menurutnya, data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
“Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pendataan kerusakan rumah di Sumbar telah dilakukan dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami telah memfinalisasi data bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi,” ujar Mahyeldi.
Ia merinci, total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar meliputi 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah hanyut.
Terkait relokasi warga terdampak, Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi relokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan dalam kondisi clear and clean dengan bukti kepemilikan yang sah, serta memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
“Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak dan memiliki luas lahan minimal satu hektare,” tegasnya.
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih terus berlangsung dengan melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas (Unand), dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Sumbar didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Kesbangpol Sumbar, serta perwakilan Dinas BMCKTR Sumbar.
(Hm.sb)
