 |
| Yopi Krislova SH. MM Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang |
Padang, MP----- Sekitar 3.000 anak usia sekolah di Kota Padang tercatat putus sekolah, atau hampir 1 persen dari total sekitar 150 ribu peserta pendidikan dasar dan menengah pertama. Meski persentasenya relatif kecil, Pemerintah Kota Padang menilai persoalan ini sebagai isu krusial yang harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, Pemko Padang mengalokasikan anggaran Rp18 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari Program Unggulan (Progul) Wali Kota Padang sektor pendidikan tahun 2026, yang berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, H. Yovi Krislova, MM, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk mencegah anak-anak yang sedang bersekolah agar tidak kembali terjerumus ke dalam kondisi putus sekolah.
“Sekarang ini sekitar 50 persen peserta didik yang sedang bersekolah berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Ini yang membuat pemerintah harus ekstra hati-hati dan responsif,” ujar Yovi saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).
Salah satu program andalan yang tengah dijalankan adalah Kartu Padang Juara, yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini menyasar siswa kelas I SD dan kelas VII SMP dari keluarga kurang mampu, dengan memberikan satu stel seragam sekolah dan LKS secara gratis sebagai langkah awal intervensi.
Selain itu, Pemko Padang juga menginisiasi Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif dan gratis bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Tak hanya menyentuh aspek bantuan langsung, Pemko Padang juga melakukan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk optimalisasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) serta perbaikan dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk memperkuat layanan pendidikan di tingkat dasar dan menengah.
Yovi mengungkapkan, fenomena anak putus sekolah di Padang terjadi hampir merata di sejumlah kecamatan, dengan penyebab yang beragam.
“Bukan hanya soal kemiskinan. Ada faktor psikologis, rendahnya minat belajar, hingga anak sudah terbiasa membantu orang tua bekerja atau merasa mampu mencari uang sendiri,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor paling dominan tetap berkaitan dengan ketidaksanggupan orang tua membiayai kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks.
“Anak putus sekolah berasal dari semua latar belakang sosial. Tapi penyebab paling mendasar tetap soal ekonomi keluarga,” tambahnya.
Seluruh kebijakan dan program tersebut, lanjut Yovi, telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM-P) Kota Padang dan saat ini tengah dimatangkan dalam proses penyusunan program teknis.
“Target kita jelas, menekan angka putus sekolah dan memastikan pendidikan berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak di Kota Padang,” pungkasnya.
