 |
| Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta. |
Jakarta, MP----- Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5). Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat agenda reformasi kelembagaan Polri agar semakin profesional, modern, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, Komisi Percepatan Reformasi Polri memaparkan berbagai capaian, evaluasi, serta rekomendasi strategis terkait arah pembenahan institusi kepolisian ke depan. Sejumlah poin krusial turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Salah satu keputusan penting yang disepakati adalah posisi Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Selain itu, mekanisme pemilihan Kapolri juga dipastikan tidak mengalami perubahan, dengan tetap mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi juga merekomendasikan penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas independen guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengawasan terhadap institusi Polri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses reformasi berjalan konsisten dan terukur.
Dalam upaya memperluas transparansi, pemerintah juga menyepakati pembukaan dokumen reformasi Polri kepada publik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda reformasi serta mendorong terciptanya tata kelola kepolisian yang lebih terbuka.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus terus diperkuat sesuai dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurut Presiden, institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
“Reformasi Polri harus terus berjalan untuk mewujudkan institusi yang profesional, modern, serta semakin dipercaya rakyat,” tegas Presiden.
Pemerintah berharap hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi Polri menuju institusi penegak hukum yang adaptif, humanis, dan berintegritas tinggi di tengah tantangan nasional maupun global yang terus berkembang.
(Jkt/red)
