 |
| Anggota DPD RI asal Sumbar, Cerint Iralloza Tasya, berdialog langsung dengan masyarakat saat menyerap aspirasi di Kabupaten Pesisir Selatan. |
Painan, MP----- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan saat menggelar kegiatan penyerapan aspirasi di Cafe Arsio, Kampung Pasar Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
Forum dialog tersebut dihadiri tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan hingga kebutuhan pembangunan.
Cerint mengatakan kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, termasuk mendorong peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) dan alokasi anggaran pembangunan.
"Kami hadir memastikan suara masyarakat sampai ke pemerintah pusat. Aspirasi yang kami himpun akan menjadi dasar dalam memperjuangkan kebijakan dan anggaran yang benar-benar dibutuhkan daerah," ujar Cerint.
Ia menegaskan, peran DPD RI tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat agar pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan daerah.
Dalam dialog tersebut, Cerint juga meluruskan anggapan yang masih berkembang di tengah masyarakat terkait perjuangan anggaran oleh senator. Menurutnya, setiap anggota DPD RI berupaya menghadirkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat bagi daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Kami berlomba-lomba memperjuangkan anggaran pusat untuk daerah. Anggaran itu bukan masuk ke kantong pribadi senator, tetapi diperjuangkan agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat," tegasnya.
Persoalan layanan BPJS Kesehatan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan peserta. Warga mengeluhkan masih adanya masyarakat kurang mampu yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS tidak aktif.
Menanggapi hal tersebut, Cerint menegaskan bahwa rumah sakit tetap berkewajiban memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bagi masyarakat miskin dengan kepesertaan BPJS yang tidak aktif, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membantu penyelesaiannya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah sesuai kemampuan fiskal.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan agar persoalan administratif tidak menghambat hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Selain sektor kesehatan, forum tersebut turut membahas implementasi Kurikulum Merdeka yang masih menjadi perhatian para guru dan orang tua. Sejumlah peserta menilai penerapan kurikulum tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Cerint menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka pada dasarnya dirancang untuk memberikan ruang belajar yang lebih fleksibel serta mendorong penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya.
Menurutnya, sebagian guru masih membutuhkan penguatan kapasitas agar mampu menyesuaikan metode pembelajaran, sementara orang tua juga memerlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk memahami sistem pendidikan yang baru.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, termasuk meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik agar tujuan reformasi pendidikan dapat tercapai secara optimal.
Menutup kegiatan tersebut, Cerint memastikan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
Ia berharap komunikasi yang terbangun melalui kegiatan penyerapan aspirasi dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
(MP)
