 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi membubuhkan tanda tangan sebagai wujud komitmen memperkuat industri dan ekosistem halal di daerah. |
Padang, MP----- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi sebagai strategi memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan nilai tambah produk lokal di pasar nasional maupun global.
Komitmen tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat mengenai percepatan sertifikasi halal di Auditorium Gubernuran Sumbar. Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, sebagai pembicara utama.
Menurut Mahyeldi, sertifikasi halal kini telah berkembang menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi daerah. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi halal juga menjadi modal strategis bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat internasional.
Ia menegaskan, Sumatera Barat memiliki keunggulan sosial dan budaya melalui falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadikan nilai-nilai halal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menjadi fondasi kuat dalam membangun industri halal yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjutnya, telah mengintegrasikan pengembangan ekonomi halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memperkuatnya melalui regulasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Langkah tersebut diarahkan untuk menjadikan Sumbar sebagai salah satu pusat industri dan destinasi wisata halal unggulan di Indonesia.
Mahyeldi mengungkapkan, perkembangan sertifikasi halal di Sumbar menunjukkan tren yang terus meningkat. Hingga saat ini puluhan ribu pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi, lebih dari seratus ribu sertifikat halal telah diterbitkan, dan ratusan ribu produk telah memperoleh pengakuan halal. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, serta pelaku usaha.
Meski demikian, ia menilai tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan jumlah sertifikat, melainkan membangun ekosistem halal secara menyeluruh yang mencakup industri halal, kawasan wisata halal, sentra kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok berbasis UMKM.
Mahyeldi juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Ia mendorong dukungan BUMN, BUMD, sektor perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi agar memperluas akses pembiayaan, pendampingan, serta pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, Indonesia dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan posisi dalam peta industri halal global meskipun memiliki populasi muslim terbesar.
Menurut Haikal, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi menjadi faktor penentu daya saing produk. Percepatan penerbitan sertifikat halal yang terus meningkat diharapkan mampu memperkuat posisi UMKM Indonesia dalam menembus pasar internasional sekaligus memperbesar kontribusi ekonomi halal terhadap pertumbuhan nasional.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pelaku UMKM, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi model nasional dalam pengembangan ekosistem halal yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
(Sb/red)
