 |
| Prosesi penganugerahan penghargaan kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra di Kampus IPDN Jatinangor. |
Sumedang, MP----- Kiprah Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat pengakuan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam sebuah kegiatan di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (14/8/2026), Eka Putra dianugerahi Kartika Pamong Praja Muda sekaligus Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.
Penghargaan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Kabupaten Tanah Datar karena untuk pertama kalinya kepala daerahnya memperoleh dua bentuk penghormatan tersebut. Penganugerahan sekaligus menandai pengakuan terhadap dedikasi Eka Putra dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Eka Putra, penghargaan itu bukan sekadar simbol prestasi personal. Ia memandangnya sebagai amanah sekaligus dorongan untuk memperkuat komitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah. Tentunya menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan pengabdian, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendorong kemajuan Kabupaten Tanah Datar,” ujar Eka Putra.
Ia menegaskan, berbagai capaian pemerintahan daerah tidak lahir dari kerja seorang kepala daerah semata. Menurutnya, dukungan jajaran Pemkab Tanah Datar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap keberhasilan pembangunan.
“Semua capaian yang kita raih merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar,” katanya.
Momentum penganugerahan di IPDN Jatinangor juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan kepamongprajaan. Sinergi tersebut dinilai penting, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik.
IPDN Perbesar Kuota, Seleksi Diperketat
Di tengah penganugerahan tersebut, Rektor IPDN Jatinangor Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si. mengungkapkan adanya peningkatan signifikan kuota penerimaan calon praja tahun ini.
IPDN menyediakan 1.410 formasi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.061 formasi. Bertambahnya kuota diikuti dengan penegasan terhadap sistem seleksi yang transparan, objektif dan berbasis kompetensi.
Halilul menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, suap maupun penyogokan dalam proses penerimaan calon praja.
“Saya akan berikhtiar sekuat tenaga saya. Tidak ada ruang untuk sogok-menyogok atau suap-menyuap. Siapa yang mampu, kompeten, dan unggul, dialah yang akan masuk di kampus dicintai ini,” tegasnya.
Menurut dia, salah satu pembaruan penting tahun ini adalah perubahan mekanisme penilaian. Jika sebelumnya proses seleksi menerapkan sistem gugur dengan penilaian yang kembali dari nol pada setiap tahapan, kini nilai dari tahapan sebelumnya tetap diperhitungkan hingga tahap akhir.
Dengan mekanisme akumulasi tersebut, hasil Computer Assisted Test (CAT) dan tes Bahasa Inggris tidak berhenti pada satu tahapan, tetapi menjadi bagian dari bobot penilaian keseluruhan.
Transparansi juga diperkuat melalui pelaksanaan tes berbasis CAT serta ujian Bahasa Inggris secara daring yang bekerja sama langsung dengan Cambridge.
Halilul menekankan, sistem tersebut dirancang untuk memastikan kesempatan yang sama bagi putra-putri Indonesia dari berbagai latar belakang. Kompetensi menjadi ukuran utama, bukan kemampuan ekonomi maupun akses terhadap pihak tertentu.
“Melalui seleksi yang ketat dan terbuka ini, IPDN berkomitmen memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa dari berbagai latar belakang ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan di IPDN tidak hanya diarahkan untuk membentuk aparatur yang memiliki kemampuan akademik dan teknis. Nilai pengabdian, kedisiplinan serta loyalitas yang rasional kepada pemerintah dan negara juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter praja.
Penganugerahan kepada Bupati Eka Putra dan penegasan pembenahan sistem seleksi IPDN tersebut memperlihatkan satu benang merah: kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Bagi Tanah Datar, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di daerah.
(Bt/MP)
