Di balik pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara, muncul persoalan serius yang patut menjadi perhatian publik, dugaan penggunaan material hasil pertambangan ilegal dalam proyek pemerintah.
Setiap tahun anggaran, kebutuhan material konstruksi menjadi peluang pasar bagi pemasok. Namun, peluang tersebut diduga turut dimanfaatkan oknum penambang ilegal yang mencari celah untuk memasarkan hasil tambangnya kepada perusahaan pelaksana proyek.
Harga material yang lebih murah berpotensi menggiurkan kontraktor. Akan tetapi, keuntungan sesaat tidak boleh mengalahkan kepatuhan terhadap hukum. Membeli material tanpa memastikan legalitas sumbernya bukan hanya berisiko menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat merugikan negara dan mencederai prinsip tata kelola proyek yang transparan.
Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tugas dan kewenangannya. Pengawasan proyek tidak cukup hanya memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan memenuhi spesifikasi teknis. Asal-usul material, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan pemasok juga perlu diperiksa secara konsisten.
Jika ditemukan indikasi penggunaan material ilegal, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif. Dugaan keterlibatan oknum perusahaan maupun pembiaran oleh pihak terkait tidak boleh dibiarkan tanpa penelusuran, tetapi juga harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah.
Di sisi lain, dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan tidak dapat dipandang sebelah mata. Aktivitas tambang tanpa pengelolaan memadai berpotensi memicu erosi, sedimentasi sungai, dan kerusakan bentang alam. Dalam kondisi tertentu, kerusakan tersebut dapat memperburuk risiko banjir dan longsor, meskipun setiap bencana tetap harus dikaji berdasarkan faktor penyebabnya.
Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan apabila kegiatan pertambangan tidak memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan. Sementara itu, masyarakat sekitar dapat menanggung dampak kerusakan lingkungan yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk pemulihan.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan dari lokasi tambang hingga penggunaan material di proyek. Perusahaan pelaksana wajib memastikan pemasoknya memenuhi ketentuan, sedangkan pelanggaran yang terbukti harus ditindak sesuai hukum dan ketentuan kontrak.
Pembangunan dengan uang rakyat harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menjadi pasar bagi material ilegal. Keuntungan perusahaan tidak boleh dibayar dengan kerugian negara dan rusaknya ruang hidup masyarakat.
Sudah saatnya seluruh pihak membangun komitmen bersama: hentikan penggunaan material ilegal, tegakkan aturan secara adil, dan pastikan setiap proyek pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
(*)
