 |
| Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY memimpin Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10/2026). |
Jakarta, MP----- Ketersediaan air yang memadai dan berkelanjutan menjadi salah satu tantangan strategis dalam pembangunan Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, energi, industri, hingga pusat data yang menopang ekonomi digital, pemerintah mendorong penguatan swasembada air nasional sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional sekaligus forum Dewan Sumber Daya Air Nasional di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (15/10/2026).
Menurut AHY, air bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat, melainkan sumber daya strategis yang menentukan keberlanjutan berbagai sektor pembangunan. Tanpa pasokan air yang memadai, upaya mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan energi akan menghadapi hambatan.
“Tanpa air, sulit bagi kita menghadirkan swasembada pangan, karena sawah harus teraliri dengan baik, terlebih ketika menghadapi musim kemarau panjang dan fenomena El Niño,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya air harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi iklim yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan Air Meningkat, Ekonomi Digital Jadi Perhatian
AHY menyebut, tantangan pengelolaan air ke depan akan semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri harus diatur secara proporsional agar tidak saling menghambat.
Perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan pusat data atau data center membutuhkan dukungan infrastruktur, termasuk pasokan air untuk sistem pendinginan pada fasilitas yang menggunakan teknologi tersebut.
Karena itu, menurut AHY, transformasi digital perlu berjalan seiring dengan perencanaan sumber daya air yang matang. Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi harus tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita jangan sampai menghadapi tantangan baru dalam transformasi digital dan ekonomi digital akibat persoalan kecukupan air. Kebutuhan manusia, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga industri harus dikelola secara proporsional,” tegasnya.
Bendungan Berpotensi Dukung Energi Terbarukan
Selain memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, pemerintah juga melihat peluang pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengembangan energi bersih.
AHY menjelaskan, bendungan dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan air, tetapi juga untuk mendukung pembangkit listrik tenaga air (hydropower), teknologi penyimpanan energi melalui sistem pump storage, serta pemasangan panel surya terapung (floating solar panel) pada permukaan waduk yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat infrastruktur yang telah dibangun sekaligus mendukung diversifikasi sumber energi terbarukan.
Namun, pemanfaatan bendungan untuk berbagai kepentingan tetap membutuhkan perencanaan terpadu agar fungsi utama penyediaan air, pengendalian sumber daya air, dan kebutuhan energi dapat berjalan beriringan.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
AHY menegaskan, upaya mewujudkan swasembada air membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan di luar pemerintah. Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi sumber air alternatif, meningkatkan efisiensi pemakaian, serta menyusun langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan air.
Rakor tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan air dengan agenda pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan, kemandirian energi, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Kepala BRIN, Kepala BMKG, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, TNI, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur nonpemerintah turut mengikuti forum tersebut. AHY didampingi Sekretaris Kemenko Infra Ayodhia G.L. Kalake, jajaran deputi, staf khusus, staf ahli, dan tenaga ahli.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan air yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Tantangannya tidak hanya memastikan ketersediaan air hari ini, tetapi juga menjaga kecukupannya bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, swasembada air diharapkan menjadi salah satu penopang utama pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, mendukung transisi energi bersih, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(MP)
