 |
| Pertemuan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang membahas percepatan rehabilitasi sungai dan pengendalian banjir. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang memperkuat sinergi untuk mempercepat penanganan banjir melalui rehabilitasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Sungai Kuranji dan Sungai Air Dingin menjadi prioritas dalam upaya mengurangi risiko banjir di tengah cuaca ekstrem yang masih mengancam wilayah Kota Padang.
 |
| Permukiman warga nampak nyaris tergerus, akses jalan putus akibat dari dampak banjir bandang yang terjadi Sabtu 10 Oktober 2026. |
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BWSS V Padang, Reski Wahyudi, ST, MT, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri, ST, M.Si.
Pembahasan difokuskan pada percepatan rehabilitasi alur sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan struktur pengendali banjir, termasuk check dam dan sabo dam. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pengendalian aliran air, mengurangi dampak material bawaan banjir, serta memperkuat perlindungan kawasan permukiman dan infrastruktur masyarakat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, penanganan banjir membutuhkan kerja bersama yang terencana, terukur, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama melalui kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
Menurutnya, kondisi sungai dan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi perhatian serius, terlebih setelah sejumlah kejadian banjir yang berdampak terhadap masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas instansi diperlukan agar langkah penanganan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang dan BWSS V Padang, mulai dari kajian kondisi sungai, penanganan sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Kita berharap langkah-langkah yang direncanakan dapat dipercepat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Fadly Amran.
Kaji Cepat Kerusakan Jadi Dasar Percepatan
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan koordinasi intensif dengan BWSS V Padang untuk mengidentifikasi kerusakan serta menentukan kebutuhan penanganan pascabanjir.
Kaji cepat terhadap kerusakan infrastruktur menjadi salah satu dasar untuk mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Malvi mengungkapkan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan sejumlah langkah penanganan sesuai kewenangannya. Namun, besarnya kebutuhan penanganan serta luasnya dampak yang harus diatasi membuat pekerjaan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan pelaksanaan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kota dan BWSS V Padang menjadi penting agar program penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung berdasarkan kondisi teknis di lapangan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak sekaligus memperkuat upaya mitigasi untuk menghadapi potensi banjir berikutnya.
Dampak Banjir Menurun, Penanganan Terus Berjalan
Sementara itu, Plt. Kepala BWSS V Padang Reski Wahyudi menyampaikan bahwa penanganan banjir dilakukan secara simultan melalui kajian teknis dan langkah tanggap darurat.
Berdasarkan perbandingan dampak banjir pada 28 November 2025, 3 Agustus 2026, dan 10 Oktober 2026, pihaknya menyebutkan adanya penurunan dampak banjir.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti upaya penanganan dapat dihentikan. Evaluasi terhadap kondisi sungai, sedimentasi, serta kebutuhan infrastruktur pengendali banjir tetap diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di kemudian hari.
“BWSS V Padang terus bergerak cepat dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang di tengah cuaca ekstrem, dengan Sungai Kuranji dan Sungai Air Dingin menjadi prioritas penanganan. Dukungan dan doa masyarakat diharapkan agar upaya penanganan berjalan optimal,” terang Reski.
Mitigasi Banjir Membutuhkan Penanganan Berkelanjutan
Penanganan banjir perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan langkah darurat ketika bencana terjadi. Upaya tersebut perlu diikuti rehabilitasi sungai, pengelolaan sedimentasi, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta kajian teknis yang mempertimbangkan kondisi daerah aliran sungai.
Pembangunan check dam dan sabo dam, apabila sesuai dengan hasil kajian teknis, juga dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian aliran dan material sedimen dari kawasan hulu. Pelaksanaannya tetap membutuhkan perencanaan matang, kesesuaian desain, dan pemantauan berkala.
Di sisi lain, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah ke aliran air juga menjadi bagian penting dari mitigasi banjir.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Padang, BWSS V Padang, dan Kementerian Pekerjaan Umum, percepatan penanganan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir.
Bagi masyarakat Kota Padang, keberhasilan upaya tersebut akan sangat ditentukan oleh kesinambungan program, ketepatan prioritas, serta pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan warga, permukiman, dan infrastruktur publik dapat semakin diperkuat.
(Rj.alam/MP)
