 |
| Fadly Amran bersama Defrizal memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang terus memperkuat kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) di Padang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan pengembangan layanan Samsat yang semakin mudah diakses masyarakat.
 |
| Audiensi Pemko Padang dan UPTD PPD menjadi langkah memperkuat kolaborasi optimalisasi pendapatan asli daerah. |
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Kepala UPTD PPD di Padang, Defrizal, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga guna meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan, didukung pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terjangkau.
“Sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan UPTD PPD perlu terus diperkuat agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” tegas Fadly Amran.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga membutuhkan pendekatan pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak.
Pengembangan layanan Samsat menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus didorong agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan perpajakan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala pelayanan diharapkan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama.
Pemko Padang berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta mendukung keberlanjutan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang tersedia.
Sinergi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menempatkan kemudahan layanan dan kepatuhan perpajakan sebagai dua aspek yang saling mendukung.
(Pd/MP)
