 |
| Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memberikan keterangan kepada wartawan terkait optimalisasi aset BUMN dan perluasan kolaborasi dengan dunia usaha. |
Jakarta, MP----- Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semakin produktif dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Optimalisasi aset, efisiensi, serta perluasan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi bagian penting dari arah pembenahan tersebut.
Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah lanjutan program streamlining BUMN, terutama dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan memastikan aset negara dikelola secara lebih efektif.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pemerintah melihat masih terdapat kesenjangan antara besarnya aset yang dikelola BUMN dengan pendapatan yang dihasilkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penataan dan optimalisasi aset secara lebih terukur.
Presiden, menurut Rosan, mengarahkan agar aset-aset BUMN tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan perusahaan, tetapi dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. Untuk itu, pengelolaannya perlu didukung perencanaan yang matang, terstruktur, serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Pemerintah selanjutnya akan melakukan pemetaan dan analisis menyeluruh terhadap aset-aset BUMN yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan skema pengelolaan yang lebih produktif sekaligus memperkuat kinerja perusahaan negara.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Kerja sama terutama diarahkan pada bidang atau aset yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan strategis negara dan dinilai dapat dikelola lebih efektif melalui keterlibatan dunia usaha.
Kebijakan ini menempatkan BUMN tidak hanya sebagai pemegang aset negara, tetapi juga sebagai entitas yang dituntut mampu menciptakan produktivitas dan nilai tambah. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat menghadirkan efisiensi, inovasi, teknologi, serta model pengelolaan yang lebih kompetitif.
Optimalisasi aset tersebut menjadi bagian dari agenda pembenahan BUMN secara lebih luas. Pemerintah ingin memastikan setiap aset yang berada dalam penguasaan perusahaan negara memiliki fungsi ekonomi yang jelas dan mampu mendukung pertumbuhan nasional.
Dengan pendekatan tersebut, penataan BUMN diharapkan tidak berhenti pada efisiensi organisasi, tetapi berlanjut pada peningkatan kinerja, produktivitas aset, dan penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.
(Ns/red)
