Turki, MP----- Pengalaman Indonesia dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan menjadi perhatian dunia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Hakim Agung Dr. H. Syamsul Arief memaparkan keberhasilan dan perjalanan 14 tahun Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong keadilan iklim.
Paparan tersebut disampaikan di Paviliun Indonesia, Kamis (19/11/2026), dalam sesi bertajuk “Strengthening Environmental Law Enforcement as a Catalyst for Climate Change Mitigation”. Mengangkat tema “From Judicial Certification to Climate Justice”, Syamsul menegaskan bahwa krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi ujian bagi supremasi hukum, keadilan, dan independensi lembaga peradilan.
Dalam kapasitasnya sebagai Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, ia menyoroti tantangan negara berkembang dalam menyeimbangkan kebutuhan investasi, ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, tekanan ekonomi dan geopolitik global tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan perlindungan lingkungan. Hakim memiliki tanggung jawab strategis memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai hukum, memperhatikan keberlanjutan ekosistem, serta tetap menjunjung tinggi independensi peradilan.
Sebagai langkah memperkuat kapasitas tersebut, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sejak 2012. Selama 14 tahun pelaksanaannya, program ini telah membekali 1.903 hakim melalui 23 angkatan pendidikan dan pelatihan.
Materi pembelajaran mencakup regulasi lingkungan hidup, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), pembuktian kerusakan lingkungan, penggunaan bukti ilmiah, prinsip kehati-hatian, hingga pemulihan ekologis. Kompetensi tersebut dinilai penting agar hakim mampu menangani perkara lingkungan yang semakin kompleks dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Syamsul juga menguraikan sejumlah putusan penting peradilan Indonesia yang menjadi gambaran perkembangan penegakan hukum lingkungan.
Di antaranya perkara PT Kallista Alam terkait kebakaran lahan gambut di Aceh, yang menghasilkan kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan sekitar Rp366 miliar. Selanjutnya, perkara Merbau Pelalawan Lestari dengan nilai ganti rugi dan pemulihan mencapai sekitar Rp16,2 triliun atas kerusakan hutan.
Selain itu, terdapat putusan perkara polusi udara Jakarta pada 2021 yang mengakui tanggung jawab hukum pemerintah dalam melindungi masyarakat dari pencemaran udara. Perkara PLTU batu bara Tanjung Jati A pada 2022 juga menjadi bagian dari perkembangan pertimbangan hukum terkait risiko perubahan iklim dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengujian izin lingkungan.
Perkembangan lainnya adalah penguatan prinsip anti-SLAPP pada 2025, yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, pejuang lingkungan, dan ahli yang memperjuangkan kepentingan pelestarian lingkungan.
Berbagai putusan tersebut, menurut Syamsul, memperlihatkan bahwa kualitas penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan keberanian hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum secara tepat.
Ia turut menekankan pentingnya asas in dubio pro natura, yakni prinsip yang mengarahkan hakim untuk memilih penafsiran hukum yang lebih melindungi lingkungan apabila terdapat beberapa penafsiran yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga berpotensi membebani generasi mendatang.
“Generasi mendatang tidak bisa bersuara di pengadilan kita hari ini. Namun, putusan kita akan memengaruhi hidup mereka,” demikian pesan yang disampaikan dalam materi paparannya.
Ke depan, BSDK Mahkamah Agung berkomitmen melanjutkan sekaligus memperluas program sertifikasi hakim lingkungan hidup. Upaya tersebut akan diperkuat melalui kerja sama internasional, dukungan pendanaan, pembaruan kurikulum, pertukaran pengetahuan, serta studi banding mengenai perlindungan lingkungan, litigasi, dan pemulihan ekologis.
Indonesia juga membuka ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik peradilan lingkungan dengan komunitas internasional sebagai kontribusi dalam memperkuat tata kelola hukum menghadapi perubahan iklim.
Menutup paparannya, Syamsul menyampaikan pesan bahwa investasi terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim bukan sekadar penguatan institusi peradilan, melainkan bagian dari upaya menjaga masa depan bumi.
Pesan tersebut menegaskan bahwa keadilan iklim membutuhkan hakim yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menghormati ilmu pengetahuan, menjaga independensi, serta memiliki keberanian untuk melindungi lingkungan hidup.
Kehadiran Indonesia melalui paparan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan sistem peradilan merupakan salah satu fondasi penting dalam menghadapi krisis iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
(Rh - MP)
