![]() |
| Kerusakan bahu jalan pascapenggalian menjadi perhatian terhadap mutu pekerjaan dan pengawasan proyek SPAM III Kota Padang. |
Padang, MP----- Polemik pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan untuk peningkatan IPA KAP 40x50 liter/detik SPAM III Kota Padang yang dilaksanakan PT Cipta Crown Simbol di bawah naungan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat terus bergulir.
Setelah sebelumnya PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar menegaskan bahwa penggalian bahu jalan nasional di kawasan Jalan Bypass Padang tidak sesuai rekomendasi teknis (Rekomtek), kini perhatian mengarah kepada pihak BPBPK Sumbar yang bertugas melakukan koordinasi di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah wartawan tergabung dalam tim jurnalis media ASANTARA saat melakukan penelusuran di lokasi proyek, salah seorang petugas BPBPK Sumbar yang disebut bertugas di lapangan bernama Riki Naldo.
Informasi tersebut diperkuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, Zulfikar Kurniawan, ST., M.Si., yang membenarkan bahwa komunikasi antara pihaknya dengan BPBPK Sumbar di lapangan selama ini dilakukan melalui Riki Naldo.
"Kami di lapangan berkomunikasi kepada pihak CK (Cipta Karya-red) melalui Riki Naldo, Staf BPBPK Sumbar. Dari kami, pekerjaan itu tidak sesuai Rekomtek. Jadi, tanya saja kepada Riki Naldo, kenapa kontraktornya dibiarkan bekerja tidak sesuai Rekomtek dan dibiarkan menggali di bahu jalan," tegas Zulfikar kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Ia kembali mengingatkan bahwa pekerjaan penggalian pada bahu jalan nasional memiliki konsekuensi terhadap kualitas konstruksi jalan.
Menurutnya, penggalian yang tidak sesuai ketentuan teknis dapat mengurangi kepadatan bahu jalan dan berisiko memengaruhi stabilitas badan jalan.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena sebelumnya pihak BPJN Sumbar telah menyampaikan keberatan terhadap pekerjaan penggalian bahu jalan untuk pemasangan pipa HDPE DN 600 mm yang dilaksanakan kontraktor PT Cipta Crown Simbol.
Bahkan, Zulfikar sebelumnya mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan secara tertulis melalui Kasatker PJN Wilayah 2 Sumbar kepada BPBPK Sumbar. Namun, menurut keterangannya, aktivitas penggalian menggunakan ekskavator masih terus berlangsung.
Riki Naldo Belum Memberikan Penjelasan
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, wartawan berupaya menghubungi Riki Naldo melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026).
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam koordinasi lapangan, termasuk penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan kontraktor yang dipersoalkan PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar.
Wartawan juga membutuhkan penjelasan mengenai langkah pengawasan BPBPK Sumbar terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai rekomendasi teknis, serta alasan penggalian bahu jalan tetap berlangsung meskipun telah menjadi perhatian pihak BPJN.
Namun, hingga berita ini disusun, Riki Naldo belum memberikan tanggapan maupun penjelasan atas upaya konfirmasi tersebut.
Sikap diam tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan pelanggaran. Redaksi tetap membuka ruang bagi yang bersangkutan maupun BPBPK Sumbar untuk memberikan klarifikasi.
Koordinasi dan Pengawasan Dipertanyakan
Persoalan ini memperlihatkan pentingnya koordinasi dan pengawasan antara penyelenggara proyek, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta instansi yang bertanggung jawab terhadap jalan nasional.
BPBPK Sumbar sebagai penyelenggara kegiatan perlu memastikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor benar-benar mengacu pada rekomendasi teknis dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur jalan yang sudah ada.
Terlebih, sebelumnya Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, telah menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut memiliki rekomendasi teknis dari BPJN Sumbar dan disertai jaminan rekondisi.
Namun, penegasan PPK 2.1 bahwa pekerjaan di bahu jalan tidak sesuai Rekomtek menjadi persoalan yang perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Kini, publik menunggu penjelasan dari Riki Naldo, PPK proyek, serta pimpinan BPBPK Sumbar mengenai bagaimana pengawasan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan kontraktor bekerja sesuai ketentuan.
Sebab, pembangunan jaringan perpipaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat seharusnya tidak mengorbankan kualitas konstruksi jalan nasional.
Kepatuhan terhadap rekomendasi teknis bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga aset negara dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
(MP)
