Padang, MP----- Upaya memperkuat infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya melalui pekerjaan penanganan longsoran pada ruas jalan nasional 6014 Kiliranjao–Batas Dharmasraya, tepatnya di Sta 1300.
Pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawab PPK 2.2 Provinsi Sumatera Barat tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.899.058.000, dengan pelaksana CV Bangun Oetama Sejahtera. Sementara itu, konsultan supervisi dilaksanakan oleh PT Dwikarsa Envacotama KSO PT Cipta Strada KSO PT Laras Sembada.
Berdasarkan papan informasi proyek, kontrak pekerjaan tertanggal 2 Maret 2026 dengan waktu pelaksanaan 300 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender.
Di lapangan, salah satu metode pekerjaan yang diterapkan adalah penggunaan material mortar busa (foam mortar), sebuah teknologi konstruksi yang memanfaatkan campuran pasir, semen, air, dan bahan pembentuk busa (foam).
Metode ini dikenal sebagai salah satu alternatif penanganan tanah pada konstruksi jalan, khususnya untuk mengurangi beban timbunan sehingga dapat membantu meningkatkan stabilitas konstruksi pada lokasi yang memiliki persoalan kondisi tanah.
Dari keterangan Ari Gusmira, pengawas dari PPK 2.2 Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, pekerjaan mortar busa tersebut memiliki panjang kurang dari 50 meter, dengan lebar tapak atau bagian bawah sekitar 3,2 meter dan tinggi kurang lebih 5 meter.
Pengawasan Teknis dan Pengujian Material
Dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek kualitas material dan komposisi campuran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Sebab, mutu mortar busa sangat berkaitan dengan ketepatan komposisi bahan serta hasil pengujian teknis sebelum material digunakan dalam konstruksi.
Heru, yang bertugas sebagai pembantu laboratorium, menjelaskan bahwa pekerjaannya meliputi pemeriksaan campuran mortar busa, termasuk pengujian kuat tekan.
Menurutnya, bahan campuran mortar busa terdiri dari pasir, semen, air, dan foam. Pengujian dilakukan untuk mengetahui karakteristik serta kekuatan material sesuai kebutuhan teknis pekerjaan.
Sementara itu, Andi Sitohang, bagian pembantu lapangan, menyampaikan bahwa pasir yang digunakan berasal dari kawasan Teluk Kuantan, Provinsi Riau.
Namun, ketika ditanyakan mengenai identitas pemasok dan jumlah kebutuhan pasir untuk pekerjaan tersebut, Andi mengaku belum mengetahui secara terperinci.
"Pasir dari Taluk Kuantan, suplayer tidak tahu, hanya sumber kuari dari Teluk Kuantan. Kalau soal volume pasir, saya tidak tahu. Orang kuantiti yang tahu, mereka semua di Padang," ungkap Andi Sitohang kepada wartawan di lokasi pekerjaan.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai asal material sudah disampaikan oleh petugas lapangan, tetapi data pemasok dan jumlah kebutuhan material masih perlu diperoleh dari bagian kuantitas atau pihak terkait lainnya.
Pengawas Sebut Pekerjaan Berjalan Sesuai Ketentuan
Terpisah, Ari Gusmira selaku pengawas PPK 2.2 menegaskan bahwa pekerjaan penanganan longsoran tersebut telah berjalan sesuai ketentuan teknis.
Meski demikian, saat dimintai penjelasan lebih jauh mengenai perkembangan pekerjaan dan riwayat pelaksanaan sebelumnya, Ari menyampaikan bahwa dirinya juga baru ditunjuk untuk melakukan pengawasan di lokasi tersebut.
"Saya juga baru ditunjuk di sini," katanya.
Hal senada disampaikan Andi Sitohang ketika ditanya mengenai perkembangan pekerjaan sejak awal pelaksanaan.
"Terkait progres, saya datang belakangan," ujarnya.
Keterangan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan keterbukaan informasi proyek. Sebab, pekerjaan dengan nilai kontrak miliaran rupiah membutuhkan dokumentasi perkembangan yang jelas, mulai dari tahapan awal, penggunaan material, hasil pengujian laboratorium hingga capaian fisik pekerjaan.
Transparansi informasi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pemberitaan, tetapi juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
Harapan Masyarakat: Jalan Aman, Konstruksi Berkualitas
Bagi masyarakat dan pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur Kiliranjao–Batas Dharmasraya, penanganan titik longsoran tersebut memiliki arti penting. Ruas jalan nasional bukan sekadar jalur penghubung antardaerah, tetapi juga urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan ekonomi, serta akses transportasi antarkabupaten dan antarprovinsi.
Karena itu, masyarakat tentu berharap pekerjaan penanganan longsoran ini tidak hanya selesai secara administratif dan tepat waktu, tetapi benar-benar menghasilkan konstruksi yang kuat, aman, dan memiliki daya tahan jangka panjang.
Penggunaan teknologi mortar busa diharapkan menjadi solusi teknis yang tepat dalam mengatasi persoalan konstruksi di lokasi tersebut. Namun, penerapannya harus didukung pengawasan ketat, pengujian material yang terukur, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pengendalian mutu secara berkelanjutan.
Jangan sampai pekerjaan yang semestinya menjadi solusi bagi persoalan longsoran justru menyisakan persoalan baru di kemudian hari.
Masyarakat pengguna jalan menaruh harapan besar agar Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat dan PPK 2.2 benar-benar memastikan setiap tahapan pekerjaan terlaksana sesuai perencanaan, spesifikasi kontrak, dan standar keselamatan konstruksi.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun berdirinya konstruksi fisik, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat: perjalanan yang lebih aman, akses transportasi yang lancar, serta jalan nasional yang tetap andal dalam menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
(MP)
