 |
| Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan provinsi. |
Dharmasraya, MP----- Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak, masyarakat di kawasan Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu, Kabupaten Dharmasraya, kini mulai menikmati perubahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) melakukan rehabilitasi ruas jalan provinsi tersebut dengan nilai anggaran hampir Rp7 miliar.
Pekerjaan yang dimulai sejak 13 Agustus 2026 itu kini telah memasuki tahapan pembangunan bahu jalan setelah proses pengaspalan dinyatakan rampung. Perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas akses transportasi sekaligus mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, ketika meninjau langsung lokasi pekerjaan di Kecamatan Koto Salak, Senin (2/11/2026), menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah agar tidak ada masyarakat yang merasa dianaktirikan hanya karena tinggal di kawasan pinggiran atau perbatasan.
“Jarak bukan alasan untuk membedakan perhatian. Jangan sampai karena berada di ujung provinsi, masyarakat menjadi terabaikan. Mereka juga punya hak untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tegas Vasko.
Ia menambahkan, perhatian Pemprov Sumbar terhadap daerah tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan jalan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan bidang strategis lainnya.
Nilai Kontrak Rp6,99 Miliar
Berdasarkan informasi pelaksanaan proyek, rehabilitasi ruas Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu dibiayai melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD), dengan nilai kontrak Rp6.997.457.143.
Pekerjaan memiliki masa pelaksanaan 140 hari kalender serta masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Adapun lingkup pekerjaan meliputi pengaspalan, pembangunan bahu jalan, perataan badan jalan serta pemasangan lapis fondasi agregat kelas B dan kelas A untuk memperkuat struktur konstruksi.
Rampungnya pengaspalan menjadi salah satu tahapan penting dalam peningkatan kualitas jalan. Namun, penyelesaian bahu jalan dan tahapan pekerjaan lainnya juga perlu mendapat perhatian agar hasil pembangunan benar-benar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan.
Penantian Panjang Masyarakat
Kehadiran proyek rehabilitasi tersebut disambut gembira masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Dharmasraya, H. Salihin (65), mengungkapkan bahwa kondisi jalan itu telah cukup lama mengalami kerusakan dan membutuhkan sentuhan pembangunan.
Bahkan, menurut Salihin, ruas jalan tersebut terakhir kali mendapatkan pemeliharaan pada 1992.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya jalan kami mendapat perhatian dan diperbaiki,” tuturnya.
Bagi masyarakat, jalan yang baik bukan sekadar sarana penghubung antarkawasan. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memperlancar aktivitas sehari-hari, mengangkut hasil pertanian, menunjang perdagangan serta mempermudah akses menuju pusat pelayanan masyarakat.
Karena itu, warga berharap pekerjaan rehabilitasi tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga mengutamakan mutu dan ketahanan konstruksi sehingga jalan dapat dimanfaatkan dalam waktu panjang.
Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah Dharmasraya sekaligus menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke kawasan perbatasan Sumatera Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy didampingi Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat kini berharap rehabilitasi tersebut dapat dituntaskan sesuai ketentuan kontrak dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya terlihat dari jalan yang telah diaspal, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
(MP)
