 |
| Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. |
Jakarta, MP----- Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan terus dikawal agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026), Tito menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen rencana induk, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dirancang berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Menurut Tito, proses pemulihan membutuhkan waktu dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Luasnya wilayah terdampak dan munculnya bencana susulan, termasuk banjir yang kembali merusak sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tanggung jawab besar dalam pemulihan sektor infrastruktur. Penanganannya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, jaringan irigasi, hingga fasilitas pendidikan.
Sepanjang 2026, sejumlah pekerjaan rehabilitasi infrastruktur telah berjalan secara bertahap. Cakupannya meliputi jaringan irigasi, normalisasi dan penanganan sungai, jembatan nasional, ruas jalan nasional, serta fasilitas kesehatan dan tempat peribadatan.
Di sisi lain, pemerintah juga menempatkan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dari agenda pascabencana. Kementerian UMKM ditugaskan mendorong kebangkitan pelaku usaha di tiga provinsi terdampak melalui empat program utama.
Program tersebut meliputi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit.
Tito menjelaskan, pelaksanaan berbagai program tersebut telah dimulai secara bertahap di daerah terdampak.
Pemulihan pascabencana, lanjutnya, tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas fisik. Keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang kehilangan tempat usaha, peralatan produksi, maupun sumber penghidupan akibat bencana, juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah.
Pemerintah diharapkan memastikan setiap program tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik dan penyaluran bantuan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Dengan target pemulihan hingga 2028, keberhasilan rehab-rekon Sumatera pada akhirnya akan diukur dari pulihnya infrastruktur, kembali bergeraknya roda perekonomian, serta kemampuan masyarakat membangun kehidupan secara berkelanjutan setelah bencana.
(Jt/MP)
