 |
| Gambar atas, gedung kantor BWSS V Padang, di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 86 A, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, dan gambar bawah, bendungan Batang Hari yang berjarak 7 Kilometer dari Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya |
Padang, MP----- Balai Wilayah Sungai Sumatera - V Padang (BWSS - Padang) Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mendukung baik program ketahanan pangan Perintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Disaat kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, hal itu tidak menyurutkan semangat kerja jajaran BWSS V Padang.
 |
| Resky Wahyudi, ST. MT, Kasi Pelaksanaan BWSS V Padang, Midian Wahyu Tukuboya, ST. MT, Kasatker OP SDA, bersama Yuddy Malay media mp, usai berbincang santai dilantai 2 gedung BWSS V Padang |
" Terkait infrastruktur, bukan sesuatu yang aneh atau janggal bagi BWSS-V Padang, mungkin saat efisiensi anggaran sekarang pola kerjanya saja yang baru, " kata Kepala BWSS V Padang melalui Resky Wahyudi, ST. MT, Kasi Pelaksanaan BWSS-V Padang, menjawab pertanyaan wartawan mengenai kegiatan dilakukan BWSS-V Padang di masa efisiensi anggaran, bertempat di lantai 2 kantor BWSS-V Padang, Kamis 22 Mei 2025.
Dengan anggaran yang terbatas, kata Resky, kegiatan dilapangan menyesuaikan dengan skala prioritas dari pemerintah yang fokus pada nawa cita yang terbaru.
" Tapi mesti infrastruktur tetap jalan, cuma pola kerja yang sedikit itu menyesuaikan, jadi khusus misalnya terkait infrastruktur yang berjalan itu yang dikejar lebih ke ketahanan pangan, adapun pengendalian banjir, pasti diprioritaskan untuk mendukung ketahanan pangan, " kata Resky yang didampingi juga oleh Midian Wahyu Tukuboya, ST. MT, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Operasi dan Pemeliharaan SDA (OP SDA), dan Satriawan, ST. MT, PPK OP.
Pada kesempatan itu, Resky juga menjelaskan, bahwa kegiatan dibawah Satker OP SDA sekarang lebih dimaksimalkan untuk kegiatan padat karya. " Ketika dibiayai, dia (Satker OP SDA-red) memanfaatkan Risos yang ada, yang berkala - berkala yang bisa di skip, pemberdayaan - pemberdayaan yang bisa kita gabung - gabung kegiatan, istilahnya ada semacam kebijakan untuk menyesuaikan dengan luasnya " sebutnya sembari menegaskan secara pekerjaan tidak ada masalah, cuma pola kerja yang masih adaptasi.
Dengan anggaran yang terbatas itu, dibutuhkan rasa tanggung jawab tinggi baik dari rekanan kontraktor, masyarakat, termasuk dari BWSS - V Padang. " Intinya, dengan uang yang ada, pertanggung jawaban harus jelas, jangan sampai uang sudah payah, kita sudah alokasikan ke Sumbar, kawan - kawan tidak maksimal, tidak total bekerja " ujarnya.
Pentingnya lagi, kata Resky, ketika pekerjaan terlambat dilaksanakan atau tidak selesai tepat waktu, infrastruktur yang dibangun tidak akan ada manfaatnya. " Kalau terlambat, denda segala macam, kan tidak bisa dimanfaatkan infrastruktur nya " ulasnya.
Dalam mewujudkan pembangunan, pekerjaan yang berjalan harus didukung oleh semua pihak. " Jadi memang masyarakat pun harus mendukung, kontraktor pun harus memperlihatkan kinerja, Balai harus lebih aktif berkomunikasi, kalau seandai misal ada kendala, jauh - jauh hari, jangan sampai lapangan bermasalah, kemudian komunikasi tidak pas itu menghambat keluasaan pekerjaan, " katanya.
Dikatakannya, nanti semua harus termitrai, maksimumkan, optimasi apa yang ada. Yang pasti, semangat kerja tidak akan hilang untuk membangun Sumatera Barat.
" Dan yang pasti, seperti saya sampaikan, Alhamdulillah Sumbar termasuk provinsi yang masih dapat perhatian pusat, mungkin masih ada kegiatan, dibandingkan dengan daerah lain tidak semua seperti di Sumbar " kata Resky.
" Wakil - wakil rakyat kita di Senayan, sangat aktif untuk monitor, terbukti dalam beberapa bulan reses sampai 3 bulan dan itu murni tujuan untuk monitor skala prioritas apa yang mau didorong untuk pembangunan Sumbar " pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Midian Wahyu Tukuboya, ST. MT, Kasatker OP SDA, menambahkan, bahwa selama efisiensi anggaran, tidak ada tenaga OP maupun petugas dibawah naungan Satker OP SDA yang dikurangi atau dirumahkan. " Kalau di awal efisiensi dulu memang ada isunya, terkait dengan pengurangan tenaga kerja, Alhamdulillah semua sudah aktif " kata Midian.
Terkait dengan ketahanan pangan, petugas ini yang menjadi garda terdepan dilapangan, apalagi daerah irigasi di Sumatera Barat cukup luas, salah satunya seperti dikawasan daerah irigasi Batang Hari. " Mudah - mudahan, Sumbar bisa jadi lumbung ketahanan pangan di Indonesia " harapnya. (Yuddy Malay)
