Padang, MP----- Relawan Prabowo Indonesia Kuat (Repro) Provinsi Sumatera Barat menyorot kinerja manajemen RSUP Dr. M. Djamil Padang, yang diduga telah menelantarkan Aset milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berupa rumah dinas peristirahatan dokter yang terletak dijalan Andalas 1, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, aset bernilai ratusan juta rupiah tersebut telah mengalami rusak fisik yang cukup parah, disinyalir dana perawatan, pemeliharaan terhadap aset Kemenkes RI itu setiap tahun dianggarkan, kata Roni Bose, Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Repro Provinsi Sumatera Barat.
 |
| Pagar bagian belakang bangunan rumah dinas dokter RSUP Dr. M. Djamil Padang sudah hancur dan roboh ke dalam selokan |
" Ini namanya abai dan telah lalai menjaga aset pemerintah pusat yang dipercayai kepada RSUP Dr. M. Djamil Padang, buktinya setelah ramai disorot masyarakat serta dipublis media massa, baru ada kegiatan perawatan disekitar lingkungan bangunan, sebelumnya dibiarkan terbengkalai hingga kerusakan fisik sudah terjadi seperti sekarang ini " kata Ketua DPW Repro Sumbar yang selalu lantang menyuarakan pelanggaran hukum diwilayah Sumatera Barat.
 |
| Pintu dan jendela sudah tidak ada, konsen dan plafon bangunan sudah rusak |
Dikatakannya, Repro (Relawan Prabowo Indonesia Kuat) selalu terdepan dalam mendukung program - program Presiden Prabowo Subianto di wilayah Sumatera Barat. " Kita siap mengawal program Presiden Prabowo di Sumbar, jika yang dikerjakan tidak sesuai regulasi, penyelenggara negara itu kita laporkan ke pusat " tegas Bose.
 |
| Lantai teras bangunan rumah bagian luar sudah hancur |
Penegasan tersebut disampaikan nya, karena bentuk keprihatinan nya terhadap aset negara yang dibuat seperti tidak punya nilai oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang. Seperti informasi yang disampaikan Nova Afriani, SH. MH Manager Hukum dan Humas RSUP Dr. M. Djamil Padang, di media massa, bahwa setiap tahun, anggaran untuk perawatan rumah dinas peristirahatan dokter itu diajukan, namun sistem penganggaran di RSUP Dr. M. Djamil Padang lebih fokus ke pelayanan, sehingga fisik bangunan terbengkalai. Bahkan dari keterangan Nova, rumah dinas peristirahatan dokter itu sudah tidak ditempati sejak tahun 2023 yang lalu, kosongnya bangunan tersebut sampai sekarang karena semua pegawai sudah memiliki hunian.
 |
| Kondisi dibagian samping terlihat tidak bersih, pagar sudah roboh |
" Kalau RSUP Dr. M. Djamil Padang tidak bisa mengelola aset pemerintah pusat itu, sebaiknya di hibahkan saja kepada pemerintah daerah agar aset itu tetap terawat, sekarang kondisi rumah dinas peristirahatan dokter itu telah rusak, karena dibiarkan kosong dalam waktu yang lama, " kata Bose.
Karena terlihat terbengkalai, dan telah menjadi sorotan masyarakat, lanjut Bose, pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) juga telah menyurati RSUP Dr. M. Djamil Padang, pada tanggal 15 Agustus 2023, perihal Pengembalian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Permohonan Hibah BMN. Sebab bangunan yang dibiarkan terbengkalai itu berada diatas aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang masa pinjam pakai tanah dimaksud telah lama berakhir.
" Surat BPKAD Sumbar juga sebuah bukti bahwa RSUP Dr. M. Djamil tidak melakukan perawatan dengan baik terhadap aset Kemenkes RI, hingga kondisi fisiknya rusak, memprihatinkan terlihat seperti sekarang, sebagai Relawan Prabowo, kita segera melaporkan hal ini ke pusat, " tegasnya lagi. (Rj/mp)
