 |
| Kepala UPTD BMSPP Disbuntanhor Sumbar, Syofrinaldi, saat memberikan keterangan terkait pembangunan irigasi dan jalan usaha tani di Sumatera Barat. |
Padang, MP----- Program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) terus memperkuat sektor pertanian dengan pembangunan infrastruktur pendukung berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT).
 |
| Kondisi jaringan irigasi tersier permanen yang dibangun Pemprov Sumbar untuk mendukung peningkatan produksi padi. |
Kepala Disbuntanhor Provinsi Sumatera Barat, Ir. Afniwirman, melalui Kepala UPTD BMSPP (Balai Mekanisasi Sarana Prasarana Pertanian), Syofrinaldi, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
 |
| Jalan Usaha Tani (JUT) di kawasan persawahan Sumatera Barat yang memudahkan akses petani mengangkut hasil panen dan sarana produksi. |
“Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, baik melalui anggaran APBN maupun APBD, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian,” ujar Syofrinaldi.
Ia menjelaskan, sarana pertanian meliputi pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan), sementara prasarana mencakup irigasi, lahan, jalan usaha tani, serta pembiayaan. Pemerintah berperan memastikan seluruh fasilitas tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh petani.
“Tidak mungkin petani membangun infrastruktur skala besar sendiri. Kalaupun ada, sifatnya masih swadaya kecil. Karena itu pemerintah hadir untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana,” katanya.
Terkait jaringan irigasi tersier, Syofrinaldi menyebutkan bahwa secara prinsip pemeliharaannya merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan dan tuntutan debit air yang lebih optimal, pemerintah turut membantu pembangunan irigasi tersier permanen melalui APBD dan APBN.
Sejak tahun 2021, hampir 90 ribu hektare lahan sawah di Sumatera Barat telah dialiri jaringan irigasi tersier. Meski demikian, irigasi tersier permanen baru mencakup sekitar 20 persen, sementara sisanya masih berupa swadaya masyarakat.
“Masih banyak spot jaringan irigasi tersier yang belum tersentuh pembangunan permanen. Ini menjadi perhatian ke depan,” ujarnya.
Selain irigasi, pembangunan Jalan Usaha Tani juga menjadi prioritas, khususnya pada hamparan sawah luas di daerah seperti Solok, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. Jalan ini dinilai penting untuk menekan biaya produksi dan mempermudah distribusi sarana produksi serta hasil panen.
“Kami memprioritaskan JUT untuk lahan sawah yang jarak aksesnya ke jalan utama lebih dari 300 meter. Minimal bisa dilalui kendaraan roda tiga untuk mengangkut alsintan dan hasil panen,” jelasnya.
Namun demikian, jalan usaha tani permanen yang telah dibangun saat ini masih di bawah 20 persen dari kebutuhan keseluruhan.
Syofrinaldi menegaskan, perencanaan pembangunan infrastruktur pertanian di Sumbar bersifat bottom-up, berdasarkan usulan langsung dari kelompok tani. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga dan dirawat dengan baik oleh penerima manfaat.
“Pemeliharaan dari pemerintah hanya sampai 180 hari. Setelah itu menjadi tanggung jawab kelompok tani. Umur rencana infrastruktur minimal lima tahun, tapi bisa lebih lama jika dirawat,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar petani di Sumatera Barat sudah memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Sekitar 90 persen infrastruktur pertanian yang dibangun masih terpelihara, terutama irigasi yang digunakan setiap hari.
“Kami berharap budaya gotong royong terus ditingkatkan. Seperti di Bali, irigasi bersih tanpa rumput karena kerja sama kelompok yang rutin. Semangat itu perlu terus dihidupkan di Sumbar,” pungkasnya.
(Rj/red-mp)
