 |
| Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri di Pusdalops BNPB membahas penanganan darurat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. |
Jakarta, MP----- Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin (24/11). Situasi tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta kementerian/lembaga lain, Kamis (27/11), berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusdalops BNPB di Jakarta Timur.
 |
| Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan penanganan darurat dari Sumatra Utara, memastikan operasi terpadu berjalan sesuai instruksi Presiden. |
Dalam rapat itu, Menko PMK Pratikno menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto: keselamatan warga adalah prioritas absolut, dan semua kementerian serta pemerintah daerah diminta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.
Siklon Tropis Senyar Picu Kerusakan Masif
Menko PMK menjabarkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem di tiga provinsi. Dampaknya tidak hanya melahirkan banjir dan longsor, tetapi juga melumpuhkan akses jalan, pelayanan transportasi, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Pendataan korban dan kerusakan masih terus diperbarui karena sebagian wilayah belum dapat dijangkau.
Kondisi cuaca buruk juga menghambat distribusi bantuan. Sejumlah akses darat terputus, memaksa pemerintah menyiapkan pengiriman logistik melalui jalur udara.
BNPB Bentuk Posko Darurat di Tarutung
Melalui sambungan daring dari Sumatra Utara, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB membentuk Posko Darurat di Tarutung sebagai pusat kendali operasi penanganan bencana. Arahan Presiden Prabowo menekankan model penanganan terpadu agar penyelamatan korban, pembukaan akses, hingga pemulihan infrastruktur berjalan simultan.
Kepala BNPB juga memerintahkan jajaran deputi, tenaga ahli, hingga unsur pengarah untuk terjun langsung ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sesuai sektor tugas masing-masing.
BNPB segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menghalau awan hujan dan menekan risiko bencana susulan.
Kerusakan Infrastruktur Masih Terus Bertambah
Wamen PUPR Diana Kusumastuti melaporkan bahwa identifikasi kerusakan masih terkendala cuaca yang belum kunjung membaik. Empat jembatan di Aceh terputus, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang belum dapat dipetakan secara utuh.
Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk membuka akses vital yang tertutup material longsoran.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Dijaga Tetap Berjalan
Kementerian Kesehatan memastikan seluruh fasilitas kesehatan tetap beroperasi. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim, sementara koordinasi dengan dinas kesehatan daerah dilakukan untuk menjaga layanan medis di zona terpukul bencana. Dukungan bagi dimulainya kembali aktivitas pembelajaran juga disiapkan.
Daerah Gunakan BTT dan Pergeseran Anggaran
Kemendagri melaporkan bahwa pemerintah daerah telah diberi kewenangan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung operasi darurat.
Delapan Operasi SAR Masih Berjalan
Kepala Basarnas Muhammad Syafii melaporkan bahwa delapan operasi SAR masih berlangsung di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Prioritas utama adalah mengevakuasi warga terisolasi dan mencari korban hilang, menggunakan metode manual maupun peralatan teknologi sesuai kondisi medan.
BMKG: Siklon Melemah, Tapi Potensi Cuaca Ekstrem Masih Ada
BMKG menegaskan bahwa Siklon Tropis Senyar memang menjadi pemicu utama bencana. Siklon sempat terus berputar dari Aceh Timur hingga Aceh Tamiang sebelum melemah siang hari. Setelah punahnya siklon, kondisi cuaca diprakirakan berangsur membaik, namun aktivitas MJO masih memicu potensi cuaca ekstrem terutama di Mandailing Natal dan Sumatra Barat.
Menutup rapat, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat sebagai dasar percepatan pengerahan sumber daya oleh pemerintah pusat. Dengan instruksi tegas Presiden Prabowo, pemerintah memastikan dukungan penuh agar penanganan darurat berjalan optimal, operasi penyelamatan diprioritaskan, dan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan tanpa penundaan.
(Red-mp)
