 |
| Menteri PPPA Arifatul Choiri sampaikan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam perlindungan anak. |
Jakarta, MP----- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama. FGD menjadi wadah kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi Polri untuk merumuskan solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, terutama bagi mereka yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Dalam pemaparannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia menyoroti sejumlah kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana banyak anak ikut aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.
“Kami menemukan banyak anak tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul Choiri.
Ia menambahkan, ada pula anak-anak yang diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi. Kondisi ini membuat banyak orang tua terkejut karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.
Meski demikian, pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.
“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bisa bersekolah secara daring,” ungkapnya.
Arifatul juga menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.
“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi berpotensi pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi.
