 |
| Menteri PU Dody Hanggodo menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan Gedung SPPG 2025 sebagai langkah percepatan Program Makan Bergizi Gratis. |
Jakarta, MP----- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tahun 2025 pada Jumat (21/11). Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta dan disaksikan langsung Menteri PU Dody Hanggodo ini menjadi langkah awal percepatan penyediaan infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah pusat.
 |
| Menteri PU Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri Diana Kusumastuti berfoto bersama usai penandatanganan kontrak pembangunan Gedung SPPG 2025 di Jakarta. |
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan fasilitas SPPG tidak hanya berfokus pada dapur utama, tetapi juga seluruh sarana penunjang agar distribusi makanan sehat ke sekolah-sekolah dapat berjalan tanpa hambatan. “Akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi hingga kendaraan distribusi merupakan satu kesatuan. Semua harus siap agar layanan gizi untuk anak - anak sekolah bisa tersampaikan secara layak, aman, dan merata,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto, menyebut pembangunan gedung SPPG mengacu pada desain standar yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025. Keputusan tersebut menjadi pedoman teknis untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi bangunan yang akan beroperasi sebagai dapur layanan publik berskala besar.
Program pembangunan SPPG merupakan bagian dari agenda nasional “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam rangka menjalankan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang memadai bagi generasi muda.
Dengan dimulainya kontrak pembangunan SPPG ini, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pelayanan gizi yang efektif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat diharapkan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus membuka jalan bagi pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan fasilitas - fasilitas ini dapat beroperasi tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
